Pemerintah Kaji Bagi-bagi Proyek Infrastruktur ke Swasta
CNN Indonesia
Rabu, 09 Jan 2019 09:27 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengaku pemerintah tengah mengevaluasi agar perusahaan swasta juga memperoleh kesempatan yang sama seperti Badan Umum Milik Negara (BUMN) dalam menggarap proyek infrastruktur pemerintah.
Luhut mengakui banyak proyek infrastruktur Indonesia yang dimandatkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini sesuai dengan isi dari laporan Bank Dunia berjudul Infrastructure Sector Assesment Program yang diunggah pada Juni 2018 lalu.
"Ya itu benar lagi dievaluasi tidak boleh hanya ke BUMN saja. Presiden sudah perintahkan itu," kata Luhut, Selasa (8/1).
Ia mengatakan sejumlah proyek garapan perusahaan swasta yang sempat terbengkalai beberapa waktu lalu akhirnya dialih konstruksi kepada BUMN. Pasalnya, proyek itu butuh diselesaikan dengan cepat. Lagipula, perusahaan pelat merah yang ditunjuk pemerintah siap mengerjakan.
Sebelumnya, Bank Dunia menjelaskan pemerintah sering memberikan proyek kepada BUMN lewat penugasan langsung, walaupun proyek tersebut bersifat komersial.
Sejak 2014 lalu, Bank Dunia memaparkan pemerintah telah menerbitkan tujuh aturan mengenai tujuh penugasan langsung tersebut kepada PT PLN (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT Pelindo II (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Dampaknya, keuangan BUMN karya rentan tertekan karena tingkat laverage yang semakin tinggi. Sebab, BUMN perlu mencari pendanaan tanpa henti untuk menopang pembangunan infrastruktur.
Terkait hal itu, Luhut juga tak menampik kalau jumlah utang BUMN menumpuk. Namun, kondisi keuangan korporasi negara masih tetap sehat.
"Karena kalau jelek juga kan kondisi market (pasar) akan jelek. Rupiah bagus, saham juga," terang Luhut.
Beberapa waktu terakhir, rupiah memang semakin perkasa hingga menyentuh area Rp13.900 per dolar Amerika Serikat (AS) hari ini. Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan lalu menguat lebih dari 1 persen.
"Kondisi market kan tidak bisa dibohongi," jelas Luhut.
Ia juga optimistis investor asing masih berminat menanamkan dananya di Indonesia untuk pembangunan infrastruktur. Luhut mengaku baru saja mendapatkan informasi bagus setelah menghubungi Jim Yong Kim, Presiden World Bank yang baru saja mengundurkan diri.
"Dia bilang mengundurkan diri karena mau bangun satu infrastructure fund (pembiayaan infrastruktur) untuk emerging market (pasar negara berkembang) dan saya lihat Indonesia sebagai salah satu tempat yang baik untuk infrastruktur," ucap Luhut.
Menurut Luhut, Kim akan menyiapkan pendanaan infrastruktur di negara berkembang sebesar US$1 triliun dengan bunga yang cukup menarik bagi pemerintah. Nantinya, perusahaan pendanaan itu akan meminjamkan dana ke beberapa negara yang membutuhkannya.
Namun, secara keseluruhan, Luhut masih memungkiri bahwa laporan World Bank yang diterima oleh CNNIndonesia.com merupakan edisi Juni 2018. Ia menegaskan laporan itu masuk dalam edisi 2014 lalu.
"Hal yang ditulis CNNIndonesia itu keliru," imbuh Luhut.
Padahal, dalam pernyataan resminya, Bank Dunia mengakui menyusun laporan InfraSAP edisi Juni 2018 bersama dengan pemerintah, namun memang belum final. InfraSAP merupakan analisis yang komprehensif terkait berbagai kendala yang dapat mengurangi pendanaan infrastruktur komersial dan swasta.
"Artikel-artikel ini mengutip sebuah laporan Bank Dunia yang saat ini tengah difinalisasi dalam kerja sama dengan Pemerintah Indonesia. Laporan ini berjudul InfraSAP," tulis Bank Dunia dalam keterangan resminya," pungkas Bank Dunia. (aud/lav)
Luhut mengakui banyak proyek infrastruktur Indonesia yang dimandatkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini sesuai dengan isi dari laporan Bank Dunia berjudul Infrastructure Sector Assesment Program yang diunggah pada Juni 2018 lalu.
"Ya itu benar lagi dievaluasi tidak boleh hanya ke BUMN saja. Presiden sudah perintahkan itu," kata Luhut, Selasa (8/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Bank Dunia menjelaskan pemerintah sering memberikan proyek kepada BUMN lewat penugasan langsung, walaupun proyek tersebut bersifat komersial.
Dampaknya, keuangan BUMN karya rentan tertekan karena tingkat laverage yang semakin tinggi. Sebab, BUMN perlu mencari pendanaan tanpa henti untuk menopang pembangunan infrastruktur.
Terkait hal itu, Luhut juga tak menampik kalau jumlah utang BUMN menumpuk. Namun, kondisi keuangan korporasi negara masih tetap sehat.
"Karena kalau jelek juga kan kondisi market (pasar) akan jelek. Rupiah bagus, saham juga," terang Luhut.
Beberapa waktu terakhir, rupiah memang semakin perkasa hingga menyentuh area Rp13.900 per dolar Amerika Serikat (AS) hari ini. Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan lalu menguat lebih dari 1 persen.
"Kondisi market kan tidak bisa dibohongi," jelas Luhut.
Ia juga optimistis investor asing masih berminat menanamkan dananya di Indonesia untuk pembangunan infrastruktur. Luhut mengaku baru saja mendapatkan informasi bagus setelah menghubungi Jim Yong Kim, Presiden World Bank yang baru saja mengundurkan diri.
"Dia bilang mengundurkan diri karena mau bangun satu infrastructure fund (pembiayaan infrastruktur) untuk emerging market (pasar negara berkembang) dan saya lihat Indonesia sebagai salah satu tempat yang baik untuk infrastruktur," ucap Luhut.
Menurut Luhut, Kim akan menyiapkan pendanaan infrastruktur di negara berkembang sebesar US$1 triliun dengan bunga yang cukup menarik bagi pemerintah. Nantinya, perusahaan pendanaan itu akan meminjamkan dana ke beberapa negara yang membutuhkannya.
Namun, secara keseluruhan, Luhut masih memungkiri bahwa laporan World Bank yang diterima oleh CNNIndonesia.com merupakan edisi Juni 2018. Ia menegaskan laporan itu masuk dalam edisi 2014 lalu.
"Hal yang ditulis CNNIndonesia itu keliru," imbuh Luhut.
Padahal, dalam pernyataan resminya, Bank Dunia mengakui menyusun laporan InfraSAP edisi Juni 2018 bersama dengan pemerintah, namun memang belum final. InfraSAP merupakan analisis yang komprehensif terkait berbagai kendala yang dapat mengurangi pendanaan infrastruktur komersial dan swasta.
"Artikel-artikel ini mengutip sebuah laporan Bank Dunia yang saat ini tengah difinalisasi dalam kerja sama dengan Pemerintah Indonesia. Laporan ini berjudul InfraSAP," tulis Bank Dunia dalam keterangan resminya," pungkas Bank Dunia. (aud/lav)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK