Sri Mulyani Tegaskan Pemerintah Tak Ugal-ugalan Kelola Utang

CNN Indonesia | Kamis, 24/01/2019 11:51 WIB
Sri Mulyani Tegaskan Pemerintah Tak Ugal-ugalan Kelola Utang Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut peningkatan jumlah utang di era Presiden Jokowi tidak mencerminkan bahwa pemerintah mengelola utang secara ugal-ugalan. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut peningkatan jumlah utang di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mencerminkan bahwa pemerintah mengelola utang secara ugal-ugalan. Ia menekankan pemerintah sangat berhati-hati dalam mengelola setiap rupiah penambahan utang.

"Utang adalah alat yang kami gunakan secara hati-hati dengan bertanggung jawab, dibicarakan secara transparan, bukan ujug-ujug, tidak ugal-ugalan, dan apakah ini mengkhawatirkan? Jawabannya tidak," ujar Ani, begitu ia akrab disapa di Istana Negara, Kamis (24/1).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), total utang pemerintah mencapai Rp4.418,3 triliun pada akhir 2018. Jumlah itu meningkat 10,5 persen atau Rp423 triliun dari Rp3.995,25 triliun pada 2017. Utang pemerintah terdiri dari surat berharga negara (SBN) mencapai Rp3.621,69 triliun dan pinjaman Rp805,62 triliun.


Ani menjelaskan peningkatan jumlah utang tidak serta merta membuat pengelolaannya buruk karena besaran utang setiap tahun selalu diperhitungkan dengan matang mulai dari sisi perencanaan. Hal ini dilakukan dengan melihat secara rinci berapa jumlah anggaran belanja yang dibutuhkan.


Setelah itu, pemerintah melihat berapa kecukupan anggaran penerimaan yang bisa didapat dan berapa potensi defisit anggaran yang bakal terjadi. Dari proyeksi itu, baru bisa terlihat berapa jumlah utang yang diperlukan.

Pemerintah, menurut dia, perlu menjaga defisit agar porsinya maksimal hanya 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sesuai aturan yang berlaku. Sementara per 2 Januari 2019 lalu, defisit anggaran hanya sekitar 1,7 persen dari PDB dan keseimbangan primer sebesar Rp1,7 triliun. Padahal, defisit ditargetkan sebesar 2,19 persen dan keseimbangan primer mencapai Rp87 triliun.

Ia juga menyebut opsi utang pemerintah tetap dijaga di kisaran 30 persen dari PDB sesuai dengan aturan yang berlaku di negara ini. "Pertambahan utang adalah hasil dari keseluruhan desain kebijakan fiskal kami. Jadi tidak ada yang dilanggar," imbuhnya.

Justru, sambungnya, rasio utang Indonesia ini saat ini sebenarnya jauh lebih kecil dan lebih efisien ketimbang negara-negara lain. Ia menyebut ada beberapa negara yang justru rasio utangnya lebih tinggi, padahal pertumbuhannya ekonominya lebih rendah daripada Indonesia.


"Coba bandingkan dengan negara-negara lain yang sama dengan Indonesia income (pendapatan masyarakatnya), lebih maju, dan lebih miskin. Toh negara lain banyak yang debt to GDP ratio (rasio utang terhadap PDB) mencapai 60 persen, 80 persen, 90 persen, defisitnya lebih besar. Lihat perspektif itu," tekannya.

Ia juga menegaskan utang digunakan untuk menopang pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan menyejahterakan masyarakat. Penggunaan utang, antara lain untuk membangun infrastruktur, menambah anggaran pendidikan agar mutunya meningkat, menurunkan kemiskinan, hingga menciptakan lapangan kerja.

"Ini agar masyarakat miskin bisa dilindungi ketika ekonomi terkena guncangan, tapi defisitnya tidak harus membengkak," katanya.

Lebih lanjut, pemerintah mengelola utang dengan penuh pertimbangan. Misalnya, ketika bank sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve menaikkan tingkat suku bunga acuannya dan membuat imbal hasil (yield) surat utang ikut meningkat, maka pemerintah memperhatikan jadwal penerbitan utang.

"Misalnya ketika suku bunga naik, harga minyak bisa naik dan turun, kurs berubah. Itu semua dikelola, jadi jangan lihat utang secara nominal saja," ucapnya. (uli/agi)