'Mimpi' Konsultan e-Budgeting dan Jasa Ahok pada Anggaran DKI

CNN Indonesia | Kamis, 24/01/2019 18:30 WIB
'Mimpi' Konsultan e-Budgeting dan Jasa Ahok pada Anggaran DKI Di masa kepemimpinan Ahok, Pemprov DKI Jakarta pertama kali menggunakan sistem penganggaran e-budgeting, yang dinilai dapat mencegah korupsi. (AFP PHOTO/Bagus Indahono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Basuki Tjahja Purnama alias Ahok akhirnya menghirup udara kebebasan pada Rabu (24/1), setelah menjalankan masa hukuman dua tahun dalam kasus penodaan agama. Bebas dari penjara, Ahok disebut ingin membuka jasa konsultasi e-budgeting.

E-Budgeting adalah sistem penyusunan anggaran yang di dalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah. Kala dipimpin Ahok pada 2016, DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang pertama kali menerapkan sistem penganggaran ini secara penuh. 

Mimpi Ahok menyelenggarakan sistem e-budgeting sebenarnya sudah dimulai sejak awal dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta, menggantikan Joko Widodo yang terpilih sebagai presiden pada November 2014. Berbenah anggaran menjadi salah satu fokus Ahok sejak awal kepemimpinannya. 


Pemprov DKI menyebut e-budgeting tak hanya mampu meminimalisasi korupsi, tetapi juga menghemat anggaran hingga Rp4 triliun.

Sistem penganggaran tersebut pun menuai pujian dari KPK. Melalui sistem penganggaran tersebut, menurut KPK, masyarakat dapat ikut melakukan kontrol dan koreksi terhadap anggaran DKI Jakarta. KPK pun menyarankan daerah lain untuk ikut menerapkan e-budgeting dalam penganggaran APBD.


Selain e-budgeting, Ahok juga terkenal 'keras' dalam penetapan anggaran. Ia pernah memecat bawahannya lantaran dianggap tak becus mengelola anggaran.

Tak hanya itu, Ahok juga sering bersitegang dengan DPRD DKI Jakarta saat menetapkan APBD. Ia pernah mencoret anggaran senilai Rp1,5 triliun yang disebut sebagai anggaran siluman akibat bawahannya dipaksa untuk memasukkan sejumlah tambahan anggaran oleh oknum anggota DPRD.

Serapan APBD di awal kepemimpinan Ahok sempat tersendat hanya mencapai 68 persen pada 2015. Penyerapan anggaran tersebut kemudian membaik pada 2016 yang berkisar 82 persen.

Pada Mei 2017, Ahok kemudian mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta akibat tertimpa kasus penistaan agama. Posisi gubernur definitif pun diserahkan pada wakilnya Djarot Saiful Hidayat hingga Anies Baswedan dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2017.

Pada 2017, penyerapan anggaran pun makin membaik di kisaran 87 persen. Tak hanya serapan anggaran yang membaik, DKI Jakarta juga mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk pertama kalinya lagi sejak 2012 lalu.


Penghargaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh BPK sayangnya baru diberikan pada Mei 2018 dan diterima oleh Anies.

Usai bebas dari penjara, Ahok disebut ingin membuka jasa konsultasi e-budgeting. Ahok disebut mampu mengarahkan perusahaan untuk mengelola keuangan perusahaan secara transparan.

"Kalau ada konsultan e-budgeting saya mau dipanggil, saya bisa mengarahkan bagaimana mengelola keuangan perusahaan, seperti itulah maunya dia (Ahok)," tutur Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI, Selasa (22/1).

Ahok resmi dibebaskan pada hari ini pukul 07.30 WIB. Pria yang telah menjalani vonis hukuman penjara dua tahun dalam kasus penodaan agama ini dijemput putranya dari Mako Brimob, Depok. (agi/agi)