YLKI: Pinjaman Online Masuk Tiga Besar Keluhan Paling Banyak

CNN Indonesia | Jumat, 25/01/2019 15:35 WIB
YLKI: Pinjaman Online Masuk Tiga Besar Keluhan Paling Banyak Ilustrasi pinjaman online. (Pixabay/E1N7E).
Jakarta, CNN Indonesia -- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat terdapat sebanyak 564 aduan yang diterima lembaga tersebut sepanjang 2018. Keluhan paling banyak disampaikan oleh konsumen sektor jasa keuangan, perumahan, dan pinjam meminjam online. 

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan jumlah aduan yang masuk pada tahun lalu sebenarnya lebih rendah dari jumlah aduan yang diterima pada 2017 sebanyak 642 pengaduan. Ia menyebut turunnya jumlah pengaduan disebabkan oleh beberapa hal. 

Pertama, banyak badan usaha yang sudah mulai berbenah dalam menghadapi keluhan konsumen. Apalagi, kini sudah banyak badan usaha yang punya mekanisme pelayanan konsumen melalui media sosial.


Di samping itu, kini sudah banyak lembaga yang mengakomodasi kepentingan konsumen. Jumlahnya, menurut Tulus, bahkan mencapai 277 lembaga di seluruh Indonesia. Di samping itu, beberapa permasalahan konsumen juga diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

"Banyaknya peran media sosial yang dominan bikin masyarakat memberikan pengaduan lewat daring, Meski demikian, tetap ada yang mengadu ke YLKI agar konsumen puas. Konsumen mengakui, 50 persen persoalannya selesai setelah mengeluhkan masalahnya ke YLKI," ujar Tulus, Jumat (25/1).


Staf Pengaduan YLKI Rio Priyambodo menyebut aduan konsumen masih didominasi oleh lima sektor. Sebanyak 103 pengaduan masih berkutat pada sektor jasa keuangan, 98 aduan pada sektor perumahan, 81 pengaduan terkait pinjaman online, 63 pengaduan soal telekomunikasi, dan 40 pengaduan terkait belanja daring (e-commerce).

Kelima sektor ini mengambil porsi 70,51 persen dari total seluruh pengaduan yang masuk ke YLKI.

Ia mengatakan masalah dengan jasa keuangan memang selalu menempati posisi wahid sejak dulu. Utamanya yang berkaitan dengan gagal bayar utang yang dilakukan konsumen. Oleh karenanya, otoritas keuangan harus hati-hati agar jangan menerbitkan kebijakan yang merugikan konsumen nantinya.

"Makanya kebijakan DP nol persen bagi pembiayaan kredit kendaraan bermotor ini kami akan uji materiilkan ke Mahkamah Agung karena hal tersebut, agar tidak ada lagi keluhan gagal bayar mengenai pembiayaan," jelas Rio.

Sementara itu, keluhan konsumen mengenai sektor perumahan berkutat di masalah pembayaran kembali (refund) atas uang muka yang sebelumnya telah disetor konsumen ke pengembang. Rio bilang, kasus ini mulai mencuat sejak pengembangan komplek Meikarta sempat menjadi sorotan setelah beberapa pihak yang berada di balik proyek tersebut terciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dan masalah refund ini cukup banyak, mereka sudah minta refund ke pengembang namun tidak diberikan. Dari data kami, sebanyak 26 pengaduan dari total 98 pengaduan terkait properti memang berkutat di masalah refund," jelas dia.


Di sisi lain, keluhan mengenai pinjaman daring mulai menempati posisi tiga keluhan terbanyak di tahun ini. Sebagian konsumen mengeluhkan sistem penagihan utang yang dianggap tidak manusiawi.

Rio mencontohkan ada perusahaan teknologi finansial yang diketahui memiliki beberapa foto nasabahnya yang berpakaian minim dalam database perusahaan. Foto tersebut kemudian digunakan debt collector untuk mengancam konsumen yang terlambat membayarkan tagihan.

Debt collector mengancam nasabah untuk menyebarluaskan foto tersebut kepada kerabat nasabah yang memiliki masalah utang tersebut. Namun, Rio tak mau menyebut identitas fintech yang merugikan konsumen.

Dari seluruh pengaduan, YLKI mencatat Rupiah Plus, Pinjam Kilat, Akulaku, Dr. Rupiah, dan Uang Cepat sebagai lima perusahaan teknologi finansial dengan keluhan terbanyak.

"Selain itu, konsumen juga mengeluhkan bunga pinjaman yang tinggi. Dari total 81 keluhan mengenai pinjaman online, 23 keluhan berkutat pada bunga yang tinggi," pungkas dia. (glh/agi)