Diolok-Olok Prabowo, Pegawai Sri Mulyani 'Sakit Hati'

CNN Indonesia | Minggu, 27/01/2019 14:55 WIB
Diolok-Olok Prabowo, Pegawai Sri Mulyani 'Sakit Hati' Ilustrasi. (Foto: CNNIndonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan kecewa dengan pernyataan Calon Presiden Prabowo Subianto. Kekecewaan tersebut kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti dipicu oleh pemberian istilah 'Menteri Pencetak Utang' yang diberikan Prabowo kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kementerian Keuangan.

Nufransa mengatakan pemberian label tersebut telah mencederai perasaan pegawai Kementerian Keuangan. Pasalnya, Kementerian Keuangan adalah sebuah institusi negara yang penamaan, tugas dan fungsinya sudah diatur oleh undang-undang.

Oleh karena itulah kata Nufransa, tidak sepantasnya orang, termasuk juga Prabowo mengolok-olok nama dan pekerjaan Kementerian Keuangan. "Apalagi seorang calon Presiden," katanya seperti dikutip dari akun Facebook Nufransa, Minggu (27/1).


Prabowo dalam pidato yang disampaikannya di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah, Sabtu (26/1) kemarin mengolok-olok kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani. Olok-olok ia berikan terkait utang pemerintah yang terus menumpuk.


Data Kementerian Keuangan memang menunjukkan sampai dengan akhir tahun lalu, utang pemerintah mencapai Rp4.418,3 triliun. Utang tersebut naik Rp423 triliun jika dibandingkan dengan akhir 2017 yang hanya Rp3.995,25 triliun. 

Atas penumpukan utang tersebut, Prabowo mengatakan Menteri Keuangan tak perlu digunakan lagi. "Mungkin (enaknya) menteri pencetak utang," kata Prabowo.

Nufransa mengatakan masalah utang yang disinggung oleh Prabowo sudah diatur mekanisme oleh undang-undang. Utang tidak bisa dilakukan tanpa persetujuan DPR.

Persetujuan utang juga dituangkan dalam APBN dalam bentuk undang-undang. "Uu juga merupakan produk bersama antara pemerintah dan semua partai di DPR," katanya.


Selain itu kata Nufransa, pelaksanaan UU APBN termasuk utang di dalamnya juga tidak dilakukan secara serampangan oleh pemerintah. APBN dan utang selalu dilaporkan secara transparan dan diaudit oleh BPK.  "Semua urusan negara ini diatur oleh uu," tegasnya.

Selain diaudit oleh BPK, Nufransa mengatakan utang dan kredibilitas pengelolaan APBN juga selalu dinilai lembaga rating dunia. Hasil penilaian lembaga seperti Moodys, Fitch, S&P, RNI dan Japan Credit Rating Agency katanya, menunjukkan pengelolaan utang oleh pemerintah kredibel.

"Dengan peringkat tersebut, salah menyatakan utang negara sudah stadium lanjut, yang benar kondisi keuangan dalam keadaan sehat dan bugar," katanya.

Nufransa meminta kepada semua calon presiden, termasuk Prabowo untuk berhati-hati dalam memberikan pernyataan kepada masyarakat.


Calon presiden dimintanya memberikan informasi benar kepada masyarakat supaya tidak malah menyesatkan dan menakut-nakuti rakyat. Polemik soal pernyataan Prabowo bukan kali pertama terjadi.

Sebelum Kementerian Keuangan, kekecewaan atas pernyataan Prabowo juga pernah disampaikan oleh puluhan ribu masyarakat Boyolali yang tergabung dalam Forum Boyolali Bermartabat.

Kekecewaan disulut oleh pernyataan Prabowo soal kesejahteraan masyarakat di Boyolali. Prabowo dalam pidatonya pernah mengatakan masyarakat Boyolali bila masuk ke hotel kemungkinan akan diusir petugas.

Pasalnya, orang bertampang Boyolali tidak mempunyai tampang kaya sehingga bisa masuk ke hotel. Masyarakat Boyolali menganggap pernyataan Prabowo tersebut sebagai bentuk pelecehan dan karena itu memintanya segera minta maaf ke mereka.

Atas desakan itu, Prabowo melalui sebuah pernyataan yang dikeluarkannya lewat video akhirnya minta maaf ke masyarakat Boyolali.

(agt/agt)