Kemensos Sebut 120 Pemda Belum Perbarui Data Keluarga Miskin

CNN Indonesia | Selasa, 29/01/2019 07:15 WIB
Kemensos Sebut 120 Pemda Belum Perbarui Data Keluarga Miskin Ilustrasi kartu bansos. (ANTARA FOTO/Yusran Uccang)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Sosial (Kemensos) meminta pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota untuk proaktif dalam melakukan pemutakhiran data keluarga miskin yang berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah.

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kertasasmita menyebutkan hingga kini masih terdapat 120 pemda kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang belum pernah melakukan pengkinian data kemiskinan di daerah masing-masing.

"Saya harus menyampaikan kepada publik, mohon maaf, ada banyak sekali pemda yang belum secara aktif mengupdate datanya, khususnya yang berkaitan dengan masyarakat miskin yang ada di daerahnya," ujar Agus usai menghadiri peluncuran laporan Survey Independen Pelaksanaan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) 2018 di Hotel Pullman-Thamrin Jakarta, Senin (28/1).



Sebenarnya, Kemensos membuka ruang bagi pemda untuk melakukan pengkinian data setiap enam bulan sekali. Namun, hingga kini, belum semua pemda yang memanfaatkan ruang tersebut.

"Saya tidak usah sebut nama (pemda yang belum melakukan pengkinian data)," ujarnya.

Agus mengingatkan data yang akurat penting agar bantuan sosial tepat sasaran. Dalam hal ini, bantuan diterima oleh golongan masyarakat tidak mampu yang memang berhak menerimanya. Misalnya, untuk perluasan penerima BPNT tahun ini, pemerintah membutuhkan dukungan data dari pemda dan kesiapan infrastruktur.


Sebagai catatan, pemerintah tahun ini menargetkan penyaluran bantuan kepada 15,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau meningkat dari tahun lalu yang hanya 10,2 juta KPM.

Agus mengungkapkan Kemensos belum memiliki sanksi bagi pemda yang tidak melakukan pengkinian data. Namun, Kemensos telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong pemda selalu melakukan pengkinian data penduduk miskin.

"Kami tetap melakukan pendekatan-pendekatan. Mudah-mudahan, tidak dalam waktu lama, mereka (pemda) akhirnya sadar bahwa BPNT, Program Keluarga Harapan (PKH) itu program dari Kemensos, dari pemerintah, yang membutuhkan data yang akurat sehingga masyarakat miskin di wilayahnya bisa terbantu," jelasnya. (sfr/agi)