Analisis

Sri Mulyani dan Kisah 'Menteri Pencetak Utang' Sejak Soekarno

Yuli Yanna Fauzie, CNN Indonesia | Rabu, 30/01/2019 07:40 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani disindir Prabowo Subianto gemar mencetak utang. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Calon Presiden Prabowo Subianto kembali mengeluarkan kritik sekaligus sindiran untuk pemerintahan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi). Kali ini, 'serangan' ditujukan tak langsung ke Jokowi, namun ke menteri keuangan Kabinet Kerja.

Meski tak menyebut nama Sri Mulyani Indrawati secara langsung, ia terus membahas soal jumlah utang yang terus menumpuk akibat menteri keuangan pemerintahan saat ini. "Kalau menurut saya, jangan disebut lagi lah ada Menteri Keuangan. Mungkin menteri pencetak utang. Utang menumpuk terus, bangga berutang, yang suruh bayar orang lain," ucapnya, akhir pekan lalu.

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal menilai serangan Prabowo sejatinya sah-sah saja, apalagi disampaikan pada masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Sebab, serang-menyerang seperti ini memang sudah jadi pemakluman ketika euforia tahun politik tengah menyelimuti.


"Itu gimmick saja, bukan personal. Ini sah saja, toh semua kandidat politik biasanya begitu, di negara lain pun begitu," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (29/1).

Senada, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam menilai sindiran itu seolah diberikan kepada Sri Mulyani karena tengah menjadi menteri keuangan di Kabinet Kerja. Hanya saja, menurutnya, kritik soal utang seharusnya tidak hanya diberikan kepada pemerintahan Jokowi.


Menurut dia, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi turut disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku mitra pemerintah. "Kritik kepada pemerintah terkait utang ini tidak tepat. Utang adalah perwujudan APBN yang diputuskan oleh pemerintah dan DPR," tekannya.

Sementara, Ekonom Institute for Development on Economic (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai sindiran Prabowo tak tepat jika hanya ditujukan bagi Sri Mulyani. Pasalnya, seluruh menteri keuangan yang pernah menjabat pasti berkontribusi terhadap utang pemerintah saat ini.

"Saya kira harus fair, dari era Presiden Soekarno, Indonesia sudah punya utang ke kreditur internasional. Jadi tuduhan itu menghakimi menteri keuangan dari era orde baru hingga saat ini," katanya.

Bedanya, menurut Bhima, pencetakan utang di era orde baru hingga Presiden Indonesia keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih banyak berupa pinjaman bilateral hingga multilateral dengan tingkat bunga yang relatif lebih rendah.

Sedangkan yang dilakukan pemerintahan Jokowi cukup banyak melalui penerbitan surat utang (obligasi) dengan tingkat bunga yang cukup tinggi, sekitar 8 persen untuk obligasi bertenor 10 tahun. Hal ini tak lepas dari kebutuhan pembiayaan yang meningkat seiring gencarnya pembangunan proyek-proyek infrastruktur Jokowi.

Utang Pemerintah. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)
Kinerja Sri Mulyani

Terlepas dari sindiran Prabowo, Bhima menilai kinerja Sri Mulyani dalam mengelola APBN sekaligus utang masih jauh dari sempurna. Sri Mulyani dinilai belum cukup mampu menerbitkan surat utang dengan bunga yang menguntungkan pemerintah.

Tengoklah tingkat imbal hasil (yield) surat utang pemerintah saat ini yang berkisar 8 persen untuk tenor 10 tahun. Menurutnya, terlepas dari persaingan yield obligasi di pasar internasional, pemerintah seolah sulit mendapat bunga murah untuk membayar utang.

Hal ini tak lepas pula dari tingginya kebutuhan utang untuk pembangunan. "Bunga surat utang Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di Asia," imbuhnya.

Sementara dari sisi penggunaan utang, catatan Bhima menunjukkan rasio utang terhadap pendapatan (debt to service ratio/DSR) Indonesia masih di atas 24 persen. Ini merupakan salah satu yang tertinggi di dunia.

DSR merupakan perbandingan antara utang dan penerimaan valuta asing (valas), misalnya dari ekspor. Sayangnya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa utang luar negeri yang ditarik pemerintah belum sejalan dengan perolehan pendapatan ekspor Indonesia.


Lebih lanjut, usai menerbitkan utang maka muncul pula bunga utang yang harus dibayar. Kenaikan utang pun membuat bunga utang yang harus dibayar kian besar. Pada APBN 2018 misalnya, pembayaran bunga utang mencapai Rp258,1 triliun atau 108,2 persen dari asumsi awal.

"Ini menunjukkan kenaikan bunga utang akan menjadi beban bagi APBN di tahun berjalan," terangnya.

Penggunaan utang di era Sri Mulyani juga dinilai Bhima belum bisa mendongrak pertumbuhan ekonomi. Sejak Sri Mulyani menempati kembali menduduki kursi menteri keuangan, ekonomi Indonesia masih stagnan di kisaran 5,1 persen. Sementara pertumbuhan ekspor justru turun menjadi kisaran 6,65 persen pada tahun lalu.

Sementara dari sisi fiskal, penggunaan utang tak hanya digunakan untuk kegiatan produktif, seperti pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk pos belanja lainnya.

Ia mencontohkan belanja barang naik 80,9 persen, belanja pegawai naik 40,5 persen, dan belanja modal yang terkait infrastruktur naik 31,4 persen. Untuk itu, menurutnya, memang Sri Mulyani harus melihat lagi realisasi penggunaan dari setiap rupiah utang yang ditarik pemerintah.

Senada, Fithra melihat penarikan utang di era pemerintahan saat ini memang lebih masif. Tengoklah porsi utang luar negeri pemerintah yang hampir mencapai 30 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal di era SBY masih sekitar 24 persen.
Rasio utang pemerintah. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)
Padahal, dampak dari penggunaan utang ke perekonomian tidak setinggi era sebelumnya. Hal ini tercermin dari perekonomian yang masih betah tumbuh di kisaran 5 persen. "Meski alokasi penggunaannya cukup berbeda. Kalau di era SBY lebih banyak untuk subsidi, sedangkan di era Jokowi coba digeser ke infrastruktur," tuturnya.

Di sisi lain, penggunaan utang untuk pembangunan infrastruktur tak hanya membebani negara, tetapi juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terutama BUMN karya.

"Itu lah kenapa kemarin sempat ada sorotan juga dari Bank Dunia soal infrastruktur yang jadi akar beban ke BUMN," jelasnya.

Kendati begitu, dari sisi penggunaan utang, Fithra menilai Sri Mulyani tak bisa disalahkan seorang diri. Toh, ia hanya bagian pengelola fiskal, bukan yang secara langsung menggunakan utang tersebut. Walhasil, ketidakmampuan utang menggerakkan ekonomi juga salah para menteri teknis.

"Karena Sri Mulyani di fiskal, seolah-olah masalah utang hanya salah dia, padahal coba lihat bagaimana kementerian teknis. Saya menduga ini tak lepas dari kementerian teknis yang didominasi para politis," jelasnya.


Berbeda, Piter melihat kinerja Sri Mulyani sudah cukup baik. Sebab, sebagai bendahara negara, setidaknya ia mampu membuat defisit APBN hanya sekitar 1,7 persen dari PDB. Begitu pula dengan keseimbangan primer yang hanya sekitar Rp1,8 triliun. Tak ketinggalan, penerimaan belanja yang melampaui target hingga Rp1.936 triliun dan belanja negara yang terakselerasi hingga Rp2.202,2 triliun.

"Ini artinya pertambahan utang dilakukan dengan sangat hati-hati. Pemerintah juga tidak pernah kelabakan yang tidak bisa membayar cicilan pokok dan bunga," ungkapnya.




Bersambung ke halaman berikutnya... (agi)
1 dari 2