Sempat Molor, Perpres Mobil Listrik Dipastikan Rampung Maret

CNN Indonesia | Selasa, 26/02/2019 14:07 WIB
Sempat Molor, Perpres Mobil Listrik Dipastikan Rampung Maret Ilustrasi kendaraan listrik. (CNN Indonesia/Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memastikan finalisasi Peraturan Presiden (Perpres) tentang kendaraan listrik di tingkat Kementerian dan Lembaga (K/L) rampung pada 5 Maret 2019. Penerbitan beleid dua kali molor dari jadwal yang ditargetkan pemerintah.

Setelah rampung di tingkat K/L, rancangan Perpres tersebut akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di saat bersamaan, pemerintah juga mematangkan insentif fiskal kendaraan listrik dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Tanggal 5 Maret difinalkan di sini, kami cek lagi, sesudah itu baru diberikan ke presiden," kata Luhut di kantornya, Selasa (26/2).


Luhut mengaku telah berunding dengan K/L perihal Perpres tersebut. Ia mengatakan masih ada beberapa revisi terkait teknis penulisan kalimat pada rancangan Perpres untuk masing-masing K/L.


"Seluruh instantsi terkait sudah hadir, sehingga tidak ada yang merasa tidak terlibat," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengungkapkan salah satu revisi rancangan Perpres tersebut menyangkut aturan uji tipe dan uji kendaraan berkala atau biasa disebut uji Kir.

Budi mengatakan uji tipe menjadi wewenang Kementerian Perhubungan dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Sedangkan untuk uji KIR kendaraan listrik, pemerintah bakal melibatkan pihak swasta.

"Uji berkala memang bisa dilakukan oleh pemerintah dan APM (Agen Pemegang Merek), dan swasta. Nah itu belum diakomodir (dalam Perpres)," kata Budi.


Budi mengatakan revisi tersebut tetap mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan sejalan dengan harmonisasi Perpres, pemerintah juga mematangkan insentif fiskal kendaraan listrik. Insentif tersebut menjadi pembahasan di Kementerian Keuangan.

Airlangga menuturkan insentif fiskal kendaraan listrik membutuhkan integrasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun pembahasan insentif ini diyakini tidak akan mengganggu pembahasan rancangan Perpres.

"Menteri Keuangan yang nanti akan berkonsultasi ke DPR. Sesudah reses akan segera dibahas bersama DPR di Komisi XI," jelasnya.


Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku tengah membahas penurunan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan listrik. Sri Mulyani memperkirakan PPnBM bagi kendaraan listrik berpeluang lebih rendah 50 persen dibandingkan kendaraan biasa.

Selain insentif fiskal, PT PLN (Persero) juga menyiapkan sejumlah insentif untuk mendorong penggunaan mobil listrik. Direktur Perencanaan Korporat PLN Syofvi Felienty Roekman mengungkapkan insentif untuk kendaraan listrik dapat berupa diskon penambahan daya maupun diskon tarif listrik di malam hari.

Diskon tarif, menurut Syofvi, hanya akan berlaku di malam hari pada pukul 10 malam hingga 4 pagi saat beban PLN lebih ringan dibandingkan siang hari. Sementara besaran diskon yang akan diberikan masih dihitung.

"Tetapi kami harus lihat dulu bukti kepemilikan mobil listrik, kalau tidak ada ya tidak bisa mendapatkan (insentif)," ujar Syofvi.


Perpres tentang kendaraan listrik sendiri sudah dua kali molor dari target yang dijanjikan pemerintah. Sebelumnya pemerintah menargetkan regulasi itu bisa meluncur pada akhir 2017 silam. Akan tetapi, regulasi itu tak kunjung keluar setelah berjalan dua tahun dari target awal.

Pada akhir 2018, Luhut dan Airlangga kompak menjanjikan regulasi tersebut bakal rampung akhir Januari 2019. Hingga saat ini, aturan tersebut belum kunjung terbit. (ulf/lav)