BKPM Tunjuk Birokrasi Pemerintah Hambat Investasi Bertumbuh

CNN Indonesia | Kamis, 14/03/2019 09:59 WIB
BKPM Tunjuk Birokrasi Pemerintah Hambat Investasi Bertumbuh Kepala BKPM Thomas Lembong mengungkap faktor penghambat pertumbuhan investasi. Salah satunya, pola kerja birokrasi pemerintah yang tertinggal zaman. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean).
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong membeberkan beberapa faktor penghambat pertumbuhan investasi. Menurut dia, faktor fundamental yang membendung datangnya investasi adalah pola kerja birokrasi pemerintah.

Ia menilai pola kerja birokrasi cenderung tertinggal dengan perubahan zaman yang sarat akan kemajuan teknologi. Sebaliknya, birokrasi pemerintah masih cenderung menganut bentuk komunikasi konvensional.

"Pola kerja kami sebagai pejabat masih seperti pola kerja abad 20, masih didominasi rapat-rapat. Kemudian kegiatan kami didominasi surat menyurat, hal ini sudah sangat ketinggalan zaman," katanya di Hotel Shangri-La, Rabu (13/3).


Guna mengatasi hal tersebut, lanjutnya, BKPM menginisiasi platform komunikasi bernama Koordinasi Pengawalan Investasi Memanfaatkan Aplikasi (Kopi Mantap). Aplikasi itu akan menjadi wadah bagi para lembaga untuk mengawasi komitmen perizinan yang dilakukan investor.

Kopi Mantap ini akan menghubungkan sebanyak 560 pemerintah daerah (pemda), 34 kementerian, dan lebih dari 30 lembaga non kementerian dalam aplikasi komunikasi online.

"Ini salah satunya sudah dipakai Pemerintah Singapura sejak dua tahun lalu sebagai alat kolaborasi online sebanyak 140 ribu pejabat Singapura. Ini contoh kita kalah saing dari tetangga, mereka sudah gunakan alat-alat digital," jelasnya.


Kendala lainnya, kata Thom, sapaan akrabnya adalah peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlalu mendominasi (over dominasi) iklim investasi. Namun demikian, ketimpangan ini tidak hanya terjadi di Indonesia. China misalnya, mengalami permasalahan serupa terkait dominasi BUMN hingga mengganggu dinamisme sektor swasta.

"Ini juga semakin menyolok, semakin menjadi keluhan. Terus terang saja investor merasa bahwa hubungan antara sektor swasta dan BUMN semakin negatif, semakin kurang fair (adil)," tegasnya.

Selain itu, lanjutnya, tumpang tindih regulasi juga menjadi faktor penahan laju investasi. Thom bilang Indonesia terkenal dengan aturan yang berbelit-belit.

[Gambas:Video CNN]

Ia mengungkapkan investor juga mengeluhkan sulitnya akses pembayaran pajak. Bahkan, faktor kemudahan pembayaran pajak Indonesia mendapat nilai cukup jelek dalam peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB).

Masih menyangkut perizinan, ia menambahkan investor mengeluhkan sulitnya mendapat izin lahan, pertanahan, dan bangunan. Terakhir, ia menuturkan tenaga kerja Indonesia dinilai kurang terampil sehingga menjadi pertimbangan khusus investor.

"Itu kira-kita yang menjadi keluhan-keluhan investor," tukasnya.


(ulf/bir)