ANALISIS

Mimpi dan Realita Sandi Tekan 2 Juta Pengangguran Usia Muda

CNN Indonesia | Senin, 18/03/2019 11:31 WIB
Mimpi dan Realita Sandi Tekan 2 Juta Pengangguran Usia Muda Debat Calon Wakil Presiden 2019 di Jakarta, Minggu (17/3). (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia -- Dua calon wakil presiden saling memamerkan solusi mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia dalam gelaran Debat Ketiga Pemilihan Presiden 2019 di Jakarta, Minggu (17/3) malam.

Dalam salah satu sesi debat, Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno berjanji menurunkan angka pengangguran usai muda atau minimal 2 juta dari posisi pengangguran saat ini.

"Kami akan menciptakan lapangan kerja baru dan kami juga akan mengurangi pengangguran usia muda sebanyak 2 juta," ujar Sandiaga, Minggu (17/3).


Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga juga mengkritik kinerja Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini yang masih menyisakan jumlah pengangguran tinggi, terutama dari angkatan muda.

"Sekarang siswa SMK justru paling banyak menjadi pengangguran. Sekarang 61 persen dari pengangguran berasal dari angkatan muda, mereka masuk SMK karena ingin cepat dapat kerja, tapi justru malah susah dapat kerja" ungkap Sandiaga.


Berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran per Agustus 2018 tercatat sebanyak 7 juta. Jika menggunakan data tersebut, artinya menurut Sandiaga ada sekitar 4,27 juta pengangguran berusia muda.

Sementara itu, BPS menyebut mayoritas pengangguran berasal dari jenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) hanya sebesar 11,24 persen.

Sandiaga mengklaim tingkat pengangguran hingga 2 juta orang itu dapat dikurangi melalui Program layanan terpadu (one stop service) Rumah Siap Kerja. Nantinya, penciptaan lapangan kerja itu dilakukan melalui program Oke Oce yang diusung Sandiaga sejak masih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Anies Baswedan tahun lalu.

Program itu memberikan edukasi, pendampingan, sampai akses kemudahan dalam menjalani Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Ia menilai UMKM adalah solusi yang terbaik dalam menciptakan lapangan kerja di Indonesia. Namun, sebanyak 55 juta UMKM dinilai belum mendapat keberpihakan dari pemerintah karena belum ada kebijakan yang memudahkan pengembangan industri tersebut.


"UMKM adalah solusi industri berbasis pengolahan, jika berpihak pada UMKM 97 persen dan 60 persen dari produk domestik bruto (PDB) disumbangkan oleh UMKM," jelas Sandiaga.

Berdasarkan fakta yang diperoleh CNNIndonesia.com, Program OK OCE diluncurkan pada Februari 2018. Pada saat itu, BPS DKI Jakarta mencatat tingkat pengangguran di ibu kota sebesar 5,34 persen. Tingkat pengangguran tersebut menurun dibandingkan Februari 2017 yang mencapai 7,14 persen.

Namun, pada Agustus 2018 atau enam bulan berikutnya setelah OK OCE dijalankan, tingkat pengangguran di DKI Jakarta meningkat menjadi 6,24 persen.

Di sisi lain, Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla baru-baru ini mengeluarkan kebijakan memangkas pajak UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Ketenagakerjaan Hadi Subhan menyebut jika bicara mengenai penyerapan pengangguran, tentu harus membahas cara penyerapan tenaga kerja. Selain pengangguran, setiap tahunnya angkatan kerja baru juga ikut bertambah.

Berdasarkan data BPS, dalam satu tahun terakhir (Agustus 2017-Agustus 2018), jumlah penduduk yang bekerja bertambah sebanyak 2,99 juta orang. Sementara itu, Sandiaga menjanjikan dapat menyerap 2 juta tenaga kerja usia muda dalam 5 tahun atau sekitar 400 ribu tenaga kerja.


Dengan demikian, maka pemerintah nantinya harus membuka lapangan kerja baru bagi sekitar 3,4 juta orang.

"Setiap tahun juga banyak angkatan kerja baru, itu juga harus dipikirkan. Selain itu, pengurangan pengangguran atau pembukaan lapangan kerja juga sebenarnya adalah hasil dari upaya menggenjot perekonomian, jadi sangat bergantung bagaimana kondisi perekonomian," ujarnya.

Ia menjelaskan setiap satu persen pertumbuhan ekonomi menyerap sekitar 500 ribu tenaga kerja. Dengan demikian, jika ingin mengurangi pengangguran terbuka, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia paling tidak harus naik 1-2 persen dari saat ini.

"Sebenarnya bukan mustahil mengurangi 2 juta pengangguran, tetapi pertumbuhan ekonomi juga harus didorong ke sekitar 6 persen," terang dia.

Selain itu, sambung dia, pertumbuhan ekonomi juga harus didorong oleh sektor manufaktur yang menyerap tenaga kerja. Masalahnya, saat ini pertumbuhan manufaktur terbilang stagnan di kisaran 5 persen.


"Sektor rill harus dibangun, terutama manufaktur. Investasi harus diperbesar, terutama investasi langsung," jelasnya.

Ia juga menyoroti soal pendidikan vokasi yang akan didorong oleh kedua pasangan capres cawapres. Menurut dia, pendidikan vokasi saat ini memang terbilang penting. Namun, ia menilai pendidikan vokasi tak bisa diandalkan untuk mendorong perekonomian dalam jangka panjang jika ingin menjadi negara maju.

"Jangka panjang tidak pas kalau diarahkan ke vokasional. Vokasional kan keterampilan rendah, ke depan harus maju ke keterampilan yang lebih tinggi" imbuh dia.

Sukamdi, Pakar Tenaga Kerja Pusat Studi Kependudukan dan kebijakan Universitas Gadjah Mada menilai pemerintah perlu berfokus menyelesaikan persoalan angkatan kerja.

Saat ini, masyarakat yang membutuhkan pekerjaan ialah 40 persen angkatan kerja yang berpendidikan rendah. "Pihak yang membutuhkan pekerjaan itu lebih banyak berpendidikan rendah. Kalau industri itu skala kecil dan menengah, bukan besar," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Solusi yang perlu dilakukan untuk mengatasi persoalan lapangan kerja, lanjut dia, ialah mendorong kinerja sektor pertanian. Pasalnya, sektor itu masih menjadi andalan yang menyediakan lapangan kerja paling tinggi hingga saat ini.

Selain itu, pemerintah perlu mendorong kolaborasi antara perusahaan besar dengan usaha mikro dan kecil agar tercipta keberlangsungan ekonomi.

"Pemerintah harus membuat regulasi yang tepat agar usaha besar tidak hanya menjalankan usahanya dari hulu sampai hilir, tetapi juga mengikutsertakan usaha kecil dalam kegiatan usahanya," tuturnya. (agi/lav)