Pemerintah Kaji Aturan Penggunaan Peta Lahan untuk Swasta

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah tengah mengkaji aturan terkait kemitraan dengan instansi swasta dalam rangka penyusunan peta dan pengadaan informasi geospasial di Indonesia.

"Kami ingin mencari pendanaan yang tidak hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Misalnya, perusahaan-perusahaan. Di Sumatera kan ada perusahaan sawit, Sinar Mas, mereka kan juga perlu peta," ujar Kepala BIG Hasanuddin Zainal Abidin usai menghadiri Rapat Koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (26/3).

Hasanuddin mengungkapkan saat ini peta dasar Indonesia dalam kerangka Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) berskala 1:50.000. Namun, pemerintah ingin memperbesar skala tersebut menjadi 1:5.000 sehingga lebih rinci.

Untuk menyusun peta dasar dengan skala yang lebih besar, di luar hutan, BIG setidaknya membutuhkan anggaran hingga Rp9 triliun.

Lihat juga: Tarif MRT dan Biaya 'Selangit' Transportasi Publik

Namun, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk BIG terbatas. Disebutkan Hasanuddin, BIG hanya mendapatkan anggaran sekitar Rp700 miliar tahun ini.

Guna menyiasati hal tersebut, BIG telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyusun peta di daerah masing-masing. Misalnya, dengan pemerintah kota Bandung, Surabaya, dan Jakarta. Nantinya, anggaran akan berasal dari alokasi APBD, meski belum semua daerah memiliki anggaran yang berlebih.

Hasanuddin mengungkapkan sebenarnya sejumlah perusahaan, baik lokal maupun asing, juga ingin berkontribusi. Hanya saja, perusahaan terganjal dari sisi aturan.

"Temen-temen dari perkebunan mengatakan 'Kami juga banyak memiliki peta-peta. Kami ingin menyerahkan tetapi aturannya bagaimana? Nanti kami disalahkan oleh pemegang saham'," ujarnya.

Lihat juga: DPR Kebut Rencana Pemisahan Dirjen Pajak dari Kemenkeu

Selain perkebunan, perusahaan pertambangan juga berpotensi sebagai mitra.

"Di Papua kan ada Freeport yang sudah untung besar. Harusnya kan bisa sebagian kecil untungnya untuk dana memetakan Papua dengan skala 1:5.000," ujarnya.

Jika kemitraan dengan perusahaan terealisasi, BIG akan memberikan standar penyusunan peta. Kemudian, perusahaan akan memberikan anggaran.

"Kalau pihak yang kerjakan mereka (perusahaan) yang tunjuk itu tidak apa-apa," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Saat ini, peta dasar Indonesia dapat diakses oleh publik secara gratis melalui portal www.tanahair.indonesia.go.id. (sfr/lav)