Pemerintah Harus Antisipasi Penurunan Ekspor Batu Bara

CNN Indonesia | Senin, 01/04/2019 13:19 WIB
Pemerintah Harus Antisipasi Penurunan Ekspor Batu Bara Ilustrasi batu bara. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah diimbau mengantisipasi potensi penurunan ekspor komoditas batu bara seiring banyak negara yang tidak lagi menggunakan batu bara sebagai sumber pembangkit listrik.

Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengungkapkan kebijakan energi jangka menengah dan panjang di negara-negara seperti China, India, Jepang, Korea Selatan dan sejumlah negara-negara Asia Tenggara sedang berubah dan akan mempengaruhi permintaan impor batu bara dari Indonesia dalam jangka waktu satu dekade mendatang.

Menurut dia, penurunan produksi dan permintaan serta fluktuasi harga batu bara karena tren transisi energi global dapat mempengaruhi penerimaan negara dan daerah.


"Berkembangnya pembangkit listrik terdistribusi di dalam negeri dalam jangka panjang juga dapat mempengaruhi penerimaan negara dan daerah, serta penyerapan tenaga kerja di sentra produksi batu bara," ujar Fabby seperti dikutip dari Antara, Senin (1/4).


Sektor batu bara memang hanya terkontribusi rata-rata 4 persen - 6 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Namun ada empat provinsi yang memiliki produksi batu bara dengan kontribusi mencapai 19-35 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Keempat provinsi itu antara lain, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan,

Keberlanjutan ekonomi Indonesia dan keempat provinsi itu akan berhadapan dengan risiko yang besar jika mengabaikan fakta potensi penurunan produksi dan permintaan global. Pemerintah seharusnya tak bergantung kepada permintaan impor batu bara dari sejumlah negara.

Untuk itu, IESR merekomendasikan agar pemerintah mulai memasukkan risiko perubahan industri energi global di dalam perencanaan pembangunan nasional dan mulai menyiapkan cetak biru rencana pembangunan ekonomi lokal untuk mengantisipasi industri batubara yang berpotensi mengalami 'sunset' dalam 10 tahun ke depannya.


Di sektor pembangkit listrik, IESR merekomendasikan pemerintah dan PLN untuk mempertimbangkan potensi berkembangnya pembangkit terdistribusi dan grid deflection yang akan meningkatkan risiko 'stranded asset' untuk PLTU yang ada.

IESR juga mencatat biaya pembangkitan PLTU batu bara akan semakin meningkat ke depan, karena peningkatan konsumsi batu bara per unit energi dan penurunan rata-rata efisiensi pembangkit.

"Kita lihat sebenarnya ada inefisiensi dalam pembakaran batu bara, dan ini dapat terlihat dari kenaikan emisi. Indonesia juga negara dengan intensitas karbon terbesar di dunia," ujarnya.

Hal itu akan semakin memperburuk daya saing PLTU batu bara dengan pembangkit energi terbarukan yang menunjukkan kecenderungan beban biaya yang semakin murah di masa mendatang.

[Gambas:Video CNN] (Antara/lav)