Jokowi Respons Tuduhan Politisasi HUT BUMN untuk Kampanyenya

CNN Indonesia | Rabu, 10/04/2019 11:41 WIB
Jokowi Respons Tuduhan Politisasi HUT BUMN untuk Kampanyenya Calon Presiden Jokowi menyatakan tidak ada kaitan pengerahan 150 ribu karyawan BUMN untuk menghadiri HUT Kementerian BUMN dengan kampanyenya. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Probolinggo, CNN Indonesia -- Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan tidak ada hubungan antara pengerahan 150 ribu karyawan BUMN dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kementerian BUMN dengan kampanye terbukanya Sabtu (13/4) nanti. Pernyataan ia sampaikan untuk membantah tuduhan politisasi karyawan BUMN untuk mendukungnya menjadi presiden sebagaimana ramai dibincangkan publik dalam beberapa hari terakhir.

"Urusan politik, ya politik. Urusan pemerintahan, ya pemerintahan. BUMN mau ulang tahun di mana itu urusan BUMN. Tidak ada campur aduk antara BUMN dan politik, pemerintah dan politik, tidak ada," ujar Jokowi usai meresmikan Tol Pasuruan-Probolinggo di Jawa Timur, Rabu (10/4).

Tudingan campur aduk politik pada HUT BUMN bermula dari waktu penyelenggaraan acara dan jumlah karyawan yang dikerahkan. Dalam surat tertanggal 5 April yang ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro tersebut, kementerian tersebut berencana mengerahkan 150 ribu karyawannya untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kementerian BUMN ke-21.



Peringatan rencananya digelar di Gelora Bung Karno (GBK) Sabtu (13/4) mendatang. Pemilihan tempat dan waktu tersebut ternyata bersamaan dengan rencana kampanye terbuka Jokowi selaku calon presiden pertahana.

Acara rencananya digeser ke Monas. Tapi kemudian ditunda.

"Kampanye terbuka di GBK iti urusan politik. Kalau ulang tahun BUMN, tanyakan ke Menteri BUMN (Rini Soemarno)," katanya.

Sebelumnya, tudingan campur aduk kepentingan pemerintah dan politik di HUT BUMN dimunculkan oleh kubu pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Salah satunya dari Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief.

Ia menilai Jokowi selaku presiden dan calon pertahana seharusnya tidak bisa menggunakan momen perayaan HUT BUMN sebagai jembatan untuk memuluskan ajang kampanyenya yang juga dilangsungkan di GBK. "BUMN itu jangan dibawa ke politik Pak Jokowi yang terhormat," cuit Andi dalam akun Twitternya.

[Gambas:Video CNN]

Tak hanya Andi Arief, mantan sekretaris Kementerian BUMN periode 2005-2010 Said Didu juga sempat melempar kecurigaan dari momen perayaan HUT BUMN yang dilangsungkan bersamaan dengan kampanye terbuka Jokowi pada akhir pekan nanti.

"Ulang tahun yang direkayasa dengan mobilisasi massa di berbagai kota, harus pakai kaos yang ada gambar Jokowi, temanya harus ada kata satu dan Indonesia Maju, harus membawa keluarga, dan ulang tahun yang dimajukan dan/atau dimundurkan," tulisnya di akun Twitternya.

Meski begitu, Menteri BUMN Rini Soemarno buru-buru menampik tudingan-tudingan tersebut. Menurutnya, perayaan HUT BUMN sejatinya merupakan tradisi yang sudah dilakukan dari tahun ke tahun pada tanggal yang sama.

Selain itu, perayaan juga dilakukan karena untung BUMN pada 2018 kemarin berhasil mencapai Rp200 triliun, naik Rp20 triliun dibanding 2017 yang hanya Rp180 triliun. Oleh karena itu, tidak ada maksud acara perayaan HUT BUMN dijadikan kampanye terselubung bagi Jokowi.


"Jadi tidak fair dong, sudah kerja keras semua orang, kami tidak boleh senang-senang. Apapun ini, ini bukan kampanye terselubung," katanya.

Namun belakangan, Kementerian BUMN memutuskan untuk mengundur pelaksanaan acara puncak hari jadi ke tanggal 20 April 2019. "Semula kami adakah di Monas 13 April, tapi karena bersamaan dengan kampanye di Gelora Bung Karno, kami undur jadi 20 April," ungkap Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro kepada CNNIndonesia.com. (uli/agt)