ANALISIS

'Mimpi' Pertumbuhan Ekonomi Dua Digit Prabowo Perlu Asing

CNN Indonesia | Sabtu, 13/04/2019 12:10 WIB
'Mimpi' Pertumbuhan Ekonomi Dua Digit Prabowo Perlu Asing Dalam pidato kebangsaannya di Surabaya hari ini, Capres Prabowo Subianto menjanjikan pertumbuhan ekonomi dua digit jika terpilih dalam Pilpres 2019 pekan depan. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Calon Presiden Prabowo Subianto kembali mengumbar janji untuk mengerek pertumbuhan ekonomi jika terpilih dalam Pilpres 2019. Tak tanggung-tanggung, pada kampanye hari ini, ia menjanjikan ekonomi Indonesia bisa tumbuh dua digit atau 10 persen ke atas.

"Tidak benar kami pesimis. Kami optimis. Mereka mungkin puas dengan 5 persen pertumbuhan (ekonomi), kami tidak puas. Kami mau pertumbuhan double digit," ujar Prabowo dalam pidato kebangsaannya di Dyandra Convention Hall, Surabaya, Jumat (12/4).

Prabowo sebelumnya menjanjikan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8 persen jika ia terpilih. Meski menaikkan janji pertumbuhan ekonomi tersebut, Prabowo tak merinci apa yang membuat ia optimis.


Kepala Ekonom BCA David Sumual mengatakan konsumsi masyarakat, investasi, dan ekspor tak bisa tumbuh signifikan selama pertumbuhan ekonomi global terus menurun. Sementara, ketiganya merupakan indikator pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

"Untuk jangka pendek sulit dua digit, pertumbuhan ekonomi potensialnya 5,5 persen sampai 6 persen. Kalau mau lebih tinggi lagi dorong investasi," tutur David kepada CNNIndonesia.com, Jumat (4/12).


Faktanya, menurut dia, investasi tumbuh melambat dalam empat tahun terakhir. Tahun lalu, pertumbuhan investasi bahkan hanya mencapai 4,1 persen dari Rp692,8 triliun menjadi Rp721,3 triliun. Pertumbuhan tersebut anjlok dibanding 2017 sebesar 13,1 persen.

Perlambatan terjadi karena investasi asing melorot 8 persen dari Rp430,5 triliun menjadi Rp392,7 triliun. Sementara, investasi dari dalam negeri yang meningkat 25,3 persen tak mampu menopang pertumbuhan investasi secara keseluruhan.

"Nah kalau mau menaikkan investasi khususnya dari asing akan membantu pertumbuhan ekonomi, tapi Pak Prabowo saja seolah anti asing jadi mau bagaimana," tutur David.

Ia menilai perlu ada reformasi besar-besaran dari sisi investasi. Pasalnya, tanpa pertumbuhan investasi, pertumbuhan ekspor juga sulit meningkat.

"Dorong ekspor juga perlu investasi masuk dulu," imbuhnya.
[Gambas:Video CNN]
Selama ini, mayoritas ekspor Indonesia masih berbau komoditas. Jadi, ketika harga komoditas turun seperti sekarang, nilai ekspor yang tercatat juga merosot.

Nah, di sinilah investasi akan memainkan peranannya. Bila investor banyak menanamkan dananya dengan membangun bisnis di luar komoditas dan berhasil diekspor, maka bisa membantu angka ekspor Indonesia.

"Dulu orde baru pertumbuhan tinggi karena banyak investasi masuk berorientasi ekspor seperti pulp and paper, lalu otomotif juga bisa mendorong," kata David.

Diketahui, neraca perdagangan Indonesia sepanjang 2018 tercatat defisit. Hal ini disebabkan jumlah ekspor hanya US$180,06 miliar, lebih rendah dari porsi impor yang mencapai US$188,63 miliar.


Adapun, pertumbuhan ekonomi tahun lalu hanya 5,17 persen. Realisasi itu jauh lebih rendah dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang mencapai 5,4 persen.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga memiliki pendapat yang sama. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah hanya mencapai kisaran 5 persen.

Ini lantaran tingkat konsumsi hampir mustahil untuk naik lebih dari 5 persen ketika harga komoditas masih melemah seperti ini.

"Tingkat konsumsi kan motor utama penggerak ekonomi, biasanya kalau komoditas harganya melonjak lagi nanti konsumsi naik lagi," ujar Josua.


Menurutnya, pemerintah perlu merombak struktur ekonomi jika ingin mencapai pertumbuhan ekonomi dua digit. Misalnya, mengurangi ketergantungan Indonesia dengan harga komoditas.

"Mungkin kalau 6 persen jangka menengah bisa, tapi itu juga pemerintah harus kerja keras," jelas dia.

Josua menambahkan keinginan Prabowo untuk mengerek pertumbuhan ekonomi dua digit hanya untuk menarik perhatian masyarakat jelang pemilihan presiden (pilpres). Padahal, target itu terbilang tak masuk akal.

"Kalau sudah 10 persen itu cukup berat karena membutuhkan perubahan signifikan tatanan ekonomi," pungkas Josua. (aud/agi)