Kebijakan Konkret Bantu RI Cepat Jadi Pusat Keuangan Syariah

CNN Indonesia | Minggu, 14/04/2019 14:42 WIB
Kebijakan Konkret Bantu RI Cepat Jadi Pusat Keuangan Syariah Capres Petahana Jokowi dan Cawapres Ma'ruf Amin saat menghadiri debat terakhir, Sabtu (13/4). (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Celoteh Cawapres Sandiaga Uno soal Jakarta yang belum mampu menyaingi London, Hong Kong, dan Kuala Lumpur menjadi pusat keuangan syariah ditangkis Capres Petahana Joko Widodo (Jokowi). Ia menangkis dengan upaya pengembangan ekonomi syariah lewat pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).

Tidak cuma itu, ia juga memamerkan upaya pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pelaku industri halal di tingkat global dengan rencana pembentukan Badan Pengembangan Ekonomi Syariah (BPES).

Pembelaan Jokowi itu tidak ada salahnya. Namun demikian, celoteh Sandi juga mencuat bukan tanpa alasan, mengingat Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, bahkan dibandingkan London, Hong Kong, dan Kuala Lumpur.

Ekonom Syariah SEBI School of Islamic Economics Aziz Setiawan menyebut semangat pengembangan ekonomi dan keuangan berbasis syariah memang terus dikumandangkan oleh kepala negara. Bahkan, sejak Bank Muamalat, bank syariah pertama berdiri tiga dekade silam.


Permasalahannya, implementasi kebijakan yang konkret masih lemah. "Retorika. Belum terimplementasi dalam kebijakan yang lebih konkret, yang bisa menggerakkan sektor keuangan syariah secara signifikan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (14/4).

Puncak perkembangan pesat keuangan syariah terjadi pada tahun 2000-an. Hal itu terbukti dari pertumbuhan aset perbankan syariah yang tembus 20 persen hingga 30 persen. Sayang, pada 2010, pertumbuhannya terus melorot dan mandek di ksiaran 10 hingga 12 persen.

Akibatnya, pangsa pasar perbankan syariah masih ada di kisaran 5 hingga 6 persen dalam beberapa tahun terakhir ini.

Sektor yang relatif maju adalah sektor obligasi syariah. Hal ini terjadi karena kebutuhan pembiayaan pemerintah dan resistensi politiknya rendah. Tak ayal, Indonesia saat ini merupakan negara penerbit sukuk terbesar di dunia.


Berdasarkan data Kementerian Keuangan, per September 2018, total penerbitan sukuk Indonesia telah menembus US$16,5 persen.

Di sektor perbankan, Indonesia hingga saat ini belum memiliki perbankan syariah raksasa layaknya Malaysia yang memiliki pangsa pasar di atas 20 persen.

Padahal, agar menjadi konkret, Kementerian BUMN bisa menggabungkan anak usaha BUMN perbankan syariah atau mengubah salah satu bank pelat merah konvensional menjadi bank syariah.

"BUMN kita cukup besar, APBN cukup besar, tetapi syariahnya masih belum besar. Berarti ada yang tidak terhubung," jelas Aziz.


Lambannya perkembangan porsi keuangan syariah ini juga tak lepas dari industri berbasis syariah yang belum digarap secara optimal di Indonesia. Misalnya, hingga kini, Indonesia belum memiliki kawasan industri halal yang menghasilkan produk halal berkualitas ekspor.

Padahal, permintaan produk halal di kancah global sangat besar. Hal ini bisa menjadi solusi untuk mengurangi defisit perdagangan Indonesia.

"Malaysia sudah punya puluhan kawasan industri halal. Mereka (Malaysia) merancang kawasan industri halal dengan rantai pasok yang sudah memenuhi standar halal," kata Aziz.

Namun, upaya untuk mengerek porsi industri halal di Indonesia menghadapi tantangan. Meski telah menerbitkan Undang-undang Jaminan Produk Halal pada 2014, Indonesia tetap saja belum menerbitkan aturan turunannya. Alhasil, implementasinya terhambat di lapangan.


Karenanya, ia berharap pemerintah ke depan bisa melakukan implementasi dengan tegas. Dalam hal ini, pengembangan ekonomi syariah diterjemahkan dalam kebijakan kementerian/lembaga yang terkait, misalnya Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Keuangan.

"Yang menjadi problem kita, birokrasi tidak bisa digerakkan untuk mencapai visi dan misi dari pimpinan," terang Aziz.

Anggota Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Aries Muftie mengakui perkembangan ekonomi syariah di Indonesia belum sesuai harapan. Hal itu tak terlepas dari proses penyusunan kebijakan yang memakan waktu.

Selain itu, pandangan umat Islam di Indonesia juga masih melihat keuangan syariah dan industri halal sebagai pilihan bukan suatu keharusan. "Kalau di Iran dan Timur Tengah, semua bank harus syariah dan industri harus halal," katanya.


Rendahnya porsi industri ekonomi dan keuangan syariah juga disebabkan oleh kegiatan ekonomi syariah belum sepenuhnya tercatat. Misalnya, penyaluran dana dari lembaga keuangan mikro Baitul Mal wat Tamwil (BMT) yang jumlahnya mencapai ribuan belum semuanya tercatat.

Menurut Aries, terbentuknya KNKS serta peta jalan ekonomi syariah akan menjadi batu pijakan Indonesia untuk mendorong perekonomian syariah ke depan. Karenanya, Aries berharap siapa pun presiden yang terpilih akan melanjutkan kebijakan Jokowi.

"Yang saya khawatir kebiasaan di Indonesia begitu ganti orang, ganti kebijakan. Jadi bisa saja nanti KNKS dan Badan Pengelolaan Ekonomi Syariah berubah. Mudah-mudahan tidak terjadi," tutur dia.

Melihat hasil debat capres tadi malam, Sabtu (13/4), Aries meyakini kedua capres telah menyampaikan komitmen untuk mendorong perekonomian syariah. Ia optimistis laju perkembangan ekonomi dan keuangan syariah ke depan akan semakin pesat.

"Kalau tidak dirombak peta jalan dan badan (KNKS dan BPES), jalan perkembangan ekonomi syariah akan lebih cepat," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]


(sfr/bir)