Pemerintah Mulai Bahas Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

CNN Indonesia | Senin, 22/04/2019 20:59 WIB
Pemerintah Mulai Bahas Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Menteri Kesehatan Nila Moeloek. (CNN Indonesia/Yuliyanna Fauzi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mulai membahas rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan, untuk golongan penerima bantuan iuran. Rencana kenaikan tersebut mulai dibahas dalam Rapat Terbatas terkait Anggaran dan Pagu Indikatif Tahun 2020 di Kantor Presiden, Senin (22/4).

Menteri Kesehatan Nilai Moeloek mengatakan usulan kenaikan tersebut datang dari Kementerian Keuangan. Selain kenaikan iuran, Kementerian Keuangan juga mengusulkan agar jumlah penerima bantuan iuran ditambah.

Usulan disampaikan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah defisit keuangan yang selalu membelit BPJS Kesehatan. "Tapi saya lupa (usulan kenaikan), banyak banget. Ini baru dibicarakan, belum fix usulan dari Kementerian Keuangan," katanya di Komplek Istana Negara, Senin (22/4).


Kondisi keuangan BPJS Kesehatan sejak pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) selalu berdarah-darah. Pada 2014 lalu, mereka mengalami defisit keuangan Rp3,3 triliun.


Kemudian, pada 2015 defisit membengkak menjadi Rp5,7 triliun dan bertambah Rp9,7 triliun pada 2016. Pada 2017, defisit membengkak menjadi Rp9,75 triliun dan diperkirakan menyentuh Rp10,98 triliun pada tahun.

Pemerintah sebenarnya sudah berupaya untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu upaya dilakukan dengan menggelontorkan modal ke BPJS Kesehatan dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN).

Pada 2015, pemerintah menyuntik BPJS Kesehatan sebesar Rp5 triliun. Selang setahun, suntikan modal ditambah jadi Rp6,9 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Pemerintah kembali menyuntik BPJS Kesehatan sebesar Rp3,7 triliun pada 2017 dan Rp10,25 triliun pada tahun lalu.

Tak hanya menyuntikkan modal, pemerintah juga memanfaatkan skema pajak dosa (sin tax) guna membenahi masalah defisit. Lewat revisi Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Pusat boleh menggunakan pajak rokok yang merupakan hak pemda untuk membantu menutup defisit eks PT Askes (Persero) tersebut.

Tapi upaya tersebut masih belum memperbaiki kinerja keuangan BPJS Kesehatan. Buktinya, per Januari 2019 kemarin mereka masih memiliki utang besar. Data BPJS Watch, per Januari 2019, utang BPJS Kesehatan yang jatuh tempo ke RS mencapai Rp12,97 triliun, dengan liabilitas pelayanan kesehatan dalam proses Rp3,93 triliun.

Angka itu pun belum memperhitungkan pelayanan kesehatan yang belum dilaporkan yang sekitar Rp17,53 triliun.









(uli/agt)