ANALISIS

'Rapor Bagus' Keuangan Garuda Mungkin untuk Tujuan Politik

CNN Indonesia | Jumat, 26/04/2019 21:30 WIB
'Rapor Bagus' Keuangan Garuda Mungkin untuk Tujuan Politik Ilustrasi Garuda Indonesia. (REUTERS/Darren Whiteside)
Jakarta, CNN Indonesia -- Usai menerima rapor merah pada laporan keuangan mereka beberapa tahun kemarin, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memberi kejutan. Mereka membukukan keuntungan di 2018.

Padahal, 2017 perseroan merugi sebesar US$216,58 juta setara Rp3,03 triliun mengacu kurs Rp14.000 per dolar Amerika Serikat (AS).  
Kurun waktu satu tahun, Garuda Indonesia berhasil membalikkan rugi bersih yang cukup fantastis itu menjadi laba bersih sebesar US$809,84 ribu atau Rp11,33 miliar.

Sayangnya, kinerja positif maskapai plat merah itu justru memicu kontra dari dua komisaris Garuda Indonesia, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria. Bahkan, keduanya menolak menandatangani laporan buku tahunan Garuda 2018.


Chairal Tanjung dan Dony Oskaria adalah perwakilan dari PT Trans Airways dan Finegold Resources Ltd selaku pemilik dan pemegang 28,08 persen saham Garuda Indonesia.


Pangkal masalah adalah dua komisaris itu menolak satu transaksi kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi terkait penyediaan koneksi wifi dalam pesawat yang dibukukan sebagai pendapatan dalam laporan keuangan tahun buku 2018.

Mengutip surat yang didapatkan oleh awak media ketika Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) berlangsung pada Rabu (24/4) tertulis bahwa Mahata bekerja sama secara langsung dengan PT Citilink Indonesia.

Melalui kesepakatan itu, keuntungan yang diraih Grup Garuda Indonesia sebesar US$239.940.000 (setara Rp3,35 triliun) dengan US$28.000.000 di antaranya merupakan bagi hasil Garuda Indonesia dengan PT Sriwijaya Air.

Namun, Garuda Indonesia belum mendapatkan bayaran dari Mahata atas kerja sama itu.
Akan tetapi, perseroan mencantumkan nominal itu dalam pos pendapatan lain-lain bersih sebagai pendapatan kompensasi atas hak pemasangan peralatan layanan konektivitas dan hiburan dalam pesawat dan manajemen konten sebesar US$239.940.000.


Sebelumnya, transaksi itu belum dibukukan pada tahun buku 2017.
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menduga upaya Garuda Indonesia memasukkan transaksi itu bertujuan untuk mempercantik laporan keuangan mereka.

Maklum saja, maskapai penerbangan pelat merah itu memang menjadi sorotan dalam satu tahun terakhir akibat nominal kerugian yang fantastis. Bahkan, hingga kuartal III 2018 perusahaan masih merugi sebesar US$114,08 juta atau sekitar Rp1,5 triliun.

"Mengapa Garuda Indonesia masukkan piutang menjadi pendapatan? Tentu kalau pendapatan sudah dicatatkan sekarang maka penerimaannya naik, kinerjanya jadi biru, jadi bagus. Apalagi ini tahun politik sehingga menjadi sorotan," katanya kepada CNNIndonesia.

Selain itu, ia memperkirakan upaya tersebut dilakukan manajemen Garuda untuk menarik minat investor. Jika ada kenaikan laba, tentunya setoran dividen kepada pemegang saham bertambah.


Sayangnya, lanjut Enny, Garuda Indonesia seolah melupakan posisinya sebagai perusahaan terbuka yang bisa dimonitor oleh publik. Alih-alih mendapatkan respon positif, ulah Garuda Indonesia ini justru berpotensi mengurangi kepercayaan investor pada kinerja perusahaan.

Padahal, kunci dalam bisnis perusahaan publik adalah kepercayaan investor. 
Pernyataan Enny, bukan isapan jempol belaka.

Tengok saja, sehari usai kabar penolakan laporan keuangan oleh dua komisaris beredar, saham perusahaan dengan kode GIAA itu merosot tajam 4,4 persen pada penutupan perdagangan sesi pertama, Kamis (25/4). Alhasil, harga saham Garuda Indonesia anjlok ke level Rp478 per saham dari sebelumnya Rp500 per saham.

Saham perseroan terus melanjutkan pelemahan hingga pembukaan perdagangan pagi ini, Jumat (26/4) ke posisi Rp460 per saham.

[Gambas:Video CNN]

"Kalau catatan dari dua komisaris yang menemukan kejanggalan benar, justru yang tadinya harapannya akan membuat saham Garuda Indonesia lebih baik justru terbalik," katanya.

Ke depan, lanjut Enny, transaksi ini tentunya akan mempengaruhi citra perseroan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus perusahaan publik. Senior Vice President Royal Investium Sekuritas Janson Nasrial mengatakan investor seharusnya menilai pendapatan inti terlebih dahulu lalu membandingkannya dengan pendapatan lain-lain.

Perbandingan dua pos pendapatan ini bisa menjadi acuan untuk menilai kinerja perusahaan.
Mengacu kepada laporan keuangan, perseroan mampu mengantongi kenaikan pendapatan usaha sebesar 4,68 persen dari US$4,17 miliar menjadi US$4,37 miliar.

Namun, kenaikan pendapatan ini melambat dari periode yang sama tahun sebelumnya 8,11 persen.
Di sisi lain, perseroan mencatat total beban usaha pada 2018 mencapai US$4,58 miliar naik dari sebelumnya US$4,23 miliar.


Oleh sebab itu, seharusnya Garuda Indonesia masih merugi karena pendapatan usaha lebih rendah sebesar US$206,08 juta dibandingkan beban usahanya.

Namun demikian, kerugian ini berhasil diselamatkan oleh pendapatan (beban) usaha lainnya yang mengalami kenaikan tajam dari minus US$15,73 juta menjadi US$306,88 juta. Kondisi ini terjadi salah satunya karena perseroan memasukkan transaksi Mahata pada pos pendapatan lain-lain bersih sebagai pendapatan kompensasi atas hak pemasangan peralatan layanan konektivitas dan hiburan dalam pesawat dan manajemen konten sebesar US$239.940.000.

Janson menuturkan jika pendapatan lain-lain lebih tinggi daripada pendapatan inti bisnis, justru mencerminkan kinerja perusahaan kurang bagus karena sifatnya item tidak terulang atau non-recurring items. Ini berbeda dengan pendapatan inti perusahaan yang rutin setiap tahunnya.

"Kalau pendapatan inti bisnis lebih tinggi daripada pendapatan lain-lain, artinya kondisi keuangan atau perusahaan tersebut lebih sustainable (berkelanjutan)," jelasnya.

Ia berpendapat seharusnya piutang dibukukan sebagai aset, bukan pendapatan. Namun, ia menyatakan ada perbedaan pandangan dalam pengakuan pendapatan.

"Tapi kita tidak tahu transaksi Mahata ini masuk kategori piutang, pre-revenue, atau pendapatan lain. Beda penafsiran," jelasnya.

Alarm bagi Publik

Kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia ini seolah menjadi peringatan bagi publik untuk mengawal kinerja perusahaan-perusahaan plat merah, khususnya perusahaan yang menyangkut hajat masayarakat luas seperti PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero). Apalagi, kinerja perusahaan plat merah itu terus merosot.

Sebut saja, PLN membukukan rugi sebesar Rp18,48 triliun pada kuartal III 2018. Padahal, akhir 2017, PLN masih mengantongi untung Rp4,41 triliun.


Masalah serupa dialami oleh Pertamina. Laba bersih perusahaan minyak itu terus merosot dari US$3,14 miliar di 2016 menjadi US$2,54 miliar di 2017. Hingga saat ini, dua perusahaan itu belum menyampaikan laporan keuangan tahun buku 2018.

Enny mengatakan kisruh Garuda Indonesia juga menjadi peringatan bagi perusahaan sendiri dalam meningkatkan tanggung jawab dan kehati-hatian dalam laporan keuangan. "Awareness (kesadaran) masyarakat terhadap BUMN semakin meningkat. Artinya BUMN lain akan cenderung hati-hati, tidak sembrono lagi karena sudah ada kasus," katanya.

Menurut Enny, kunci utama dalam meningkatkan kinerja BUMN adalah pengelolaan perusahaan secara profesional berbasis bisnis. Ia menekankan pemerintah tidak seharusnya melakukan banyak intervensi politis pada tubuh BUMN. Jika pemerintah abai, maka hal tersebut akan menjadi bumerang keberlangsungan bisnis BUMN ke depan.

"Kebijakan ekspansi dan keputusan bisnis apapun adalah pertimbangan bisnis, itu dulu yang harus diutamakan. Artinya intervensi politik justru merusak kinerja BUMN kita," ujarnya.
 
(Ulfa Arieza/agt)