Google Tanggapi Santai Dugaan Monopoli oleh Pemerintah AS

CNN Indonesia | Minggu, 16/06/2019 10:22 WIB
Google Tanggapi Santai Dugaan Monopoli oleh Pemerintah AS Ilustrasi Google. (Reuters).
Jakarta, CNN Indonesia -- CEO Alphabet Inc Google Sundar Pichai mengaku tidak terkejut atas berita kemungkinan penyelidikan antimonopoli Amerika Serikat (AS) terhadap perusahaan yang dipimpinnya.

Mengutip CNN, ia mengaku ini bukan kali pertama tuduhan praktik monopoli terhadap perusahaan mesin pencari tersebut. Komentar itu diungkapkan Pichai menanggapi rencana penyelidikan Komisi Perdagangan Federal (FTC) dan Departemen Kehakiman AS terhadap dominasi Google dan perusahaan raksasa teknologi sejenis lain, yakni Facebook Inc, Apple Inc, dan Amazon.com Inc.

"Kami telah melewati situasi serupa di Eropa, jadi itu bukan kejutan bagi kami," katanya dikutip dari CNN, Sabtu (15/6).


Selain rencana penyelidikan praktik monopoli, Departemen Kehakiman AS juga berencana memeriksa pengaruh empat perusahan teknologi raksasa itu terhadap pandangan kompetisi dengan perusahaan-perusahaan rintisan (start-up), jurnalisme lokal, dan privasi masyarakat.


Selama satu dekade terakhir, Uni Eropa telah melakukan penyelidikan atas praktik monopoli Google. Alhasil perusahaan itu harus membayar denda hingga miliaran dolar AS. Terakhir, regulator Uni Eropa mengenakan denda kepada Google sebesar 1,49 miliar euro atau sekitar US$1,7 miliar setara Rp24,48 triliun (mengacu kurs Rp14.400 pr dolar AS). Denda itu diberikan karena Google memblokir pengiklan online yang merupakan kompetitornya.

pengawasan yang meningkat memaksa Google untuk memikirkan kembali strateginya, termasuk aksi akuisisi. Ia mengatakan Google kadang melihat potensi akuisisi, namun memutuskan untuk tidak merealisasikan aksi itu karena kekhawatiran terlalu banyak konsentrasi bisnis dalam suatu sektor.

Namun demikian, menurut dia, pengawasan tersebut tak masalah bagi perusahaan besar seperti Google. "Pengawasan benar, dan kami akan berpartisipasi secara konstruktif jika dibutuhkan diskusi," katanya.

Ia pun memberikan catatan serupa dengan Mark Zuckerberg dan Sheryl Sandberg dari Facebook yang menyatakan bahwa memecah belah perusahaan-perusahaan teknologi AS dapat menguntungkan bisnis di China. Dalam hal ini, ia tidak menyebutkan nama China secara spesifik.


"Ada banyak negara di seluruh dunia yang bercita-cita untuk menjadi Silicon Valley berikutnya, dan mereka mendukung perusahaan di negara mereka. Jadi kami harus menyeimbangkan keduanya," katanya.

"Hal ini tak berarti tidak mengawasi perusahaan besar, tetapi harus menyeimbangkan dengan kenyataan bahwa perusahaan besar juga ingin sukses," imbuhnya.

Sebelum gelombang laporan investigasi antimonopoli, perusahaan raksasa teknologi itu diguncang oleh seruan memecah beberapa perusahaan teknologi. Salah satunya datang dari calon kandidat presiden AS 2020 Partai Demokrat, Elizabeth Warren.

Wanita yang menjabat sebagai Senator Massachusetts itu berjanji untuk memecah belah raksasa teknologi Google, Facebook, dan Amazon guna merangsang pasar.


"Saya pikir perlu ada debat yang sehat," ujar Pichai ketika ditanya tentang retorika Senator Warren.

Ia menyatakan setiap janji politik perlu mempertimbangkan pengaruhnya bagi keamanan masyarakat.

"Saya khawatir jika Anda mengaturnya, maka akan memiliki banyak konsekuensi yang tidak diinginkan," tuturnya. (ulf/lav)