Realisasi Belanja Pemerintah Didominasi Pengeluaran untuk PNS
CNN Indonesia
Jumat, 21 Jun 2019 20:04 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja pemerintah pusat hingga Mei 2019 sebesar Rp530,8 triliun. Angka ini meningkat 15,9 persen dibanding periode yang sama tahun lalu Rp458 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hampir seluruh pos belanja pemerintah mencatatkan peningkatan realisasi. Namun, kenaikan signifikan tercatat pada dua pos utama, yakni belanja pegawai dan belanja barang.
Belanja pegawai tercatat sebesar Rp163,5 triliun atau naik 26,8 persen dibanding tahun sebelumnya yakni Rp128,9 triliun. Belanja tersebut mengambil 30,8 persen dari total seluruh belanja pusat.
Ia menjelaskan kenaikan belanja pegawai yang mencapai dua digit disebabkan dua hal. Pertama, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 5 persen yang dimulai pada April lalu. Kedua, hal ini disebabkan karena pemerintah juga perlu membayar Tunjangan Hari Raya (THR) pada bulan lalu.
"Karena hal inilah makanya belanja pegawai kini pertumbuhannya mencapai 26,8 persen," jelas Sri Mulyani, Jumat (21/6).
Secara tren, lanjut dia, sejatinya kenaikan belanja pegawai tahun ini pun di atas rata-rata lima tahun terakhir yang hanya 12,9 persen. Tak hanya untuk gaji dan THR, ternyata kenaikan belanja pegawai ini juga digunakan untuk menambah tunjangan kinerja beberapa kementerian dan lembaga.
"Tapi tukin seharusnya sesuai dengan peningkatan kinerja dan peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) juga," tutur dia.
Tak hanya kebutuhan personal PNS, pemerintah juga mencatat pengeluaran bagi pengeluaran operasional PNS, khususnya di dalam perjalanan dinas. Mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini mencatat, biaya perjalanan dinas secara tahun kalender hingga Mei tercatat Rp12,4 triliun atau naik 22 persen dibanding tahun lalu Rp15,1 triliun.
Adapun kenaikan perjalanan dinas ini berkaitan dengan tahun 2019 yang bertepatan dengan tahun politik, di mana biaya perjalanan dinas banyak digelontorkan untuk kegiatan Komisi PemilIhan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Kenaikan biaya perjalanan dinas ini mempengaruhi belanja barang pemerintah pusat. Tak heran jika belanja barang hingga Mei tercatat Rp99,3 triliun atau naik 16,9 persen dari tahun lalu yakni Rp84,9 triiiun.
"Namun, pertumbuhan belanja barang ini masih di bawah rerata dalam lima tahun terakhir yang mencatat pertumbuhan 28,9 persen per tahun," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN] (glh/agi)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hampir seluruh pos belanja pemerintah mencatatkan peningkatan realisasi. Namun, kenaikan signifikan tercatat pada dua pos utama, yakni belanja pegawai dan belanja barang.
Belanja pegawai tercatat sebesar Rp163,5 triliun atau naik 26,8 persen dibanding tahun sebelumnya yakni Rp128,9 triliun. Belanja tersebut mengambil 30,8 persen dari total seluruh belanja pusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena hal inilah makanya belanja pegawai kini pertumbuhannya mencapai 26,8 persen," jelas Sri Mulyani, Jumat (21/6).
Lihat juga:Sri Mulyani: Gaji ke-13 PNS Cair 1 Juli |
Secara tren, lanjut dia, sejatinya kenaikan belanja pegawai tahun ini pun di atas rata-rata lima tahun terakhir yang hanya 12,9 persen. Tak hanya untuk gaji dan THR, ternyata kenaikan belanja pegawai ini juga digunakan untuk menambah tunjangan kinerja beberapa kementerian dan lembaga.
"Tapi tukin seharusnya sesuai dengan peningkatan kinerja dan peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) juga," tutur dia.
Tak hanya kebutuhan personal PNS, pemerintah juga mencatat pengeluaran bagi pengeluaran operasional PNS, khususnya di dalam perjalanan dinas. Mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini mencatat, biaya perjalanan dinas secara tahun kalender hingga Mei tercatat Rp12,4 triliun atau naik 22 persen dibanding tahun lalu Rp15,1 triliun.
Adapun kenaikan perjalanan dinas ini berkaitan dengan tahun 2019 yang bertepatan dengan tahun politik, di mana biaya perjalanan dinas banyak digelontorkan untuk kegiatan Komisi PemilIhan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Kenaikan biaya perjalanan dinas ini mempengaruhi belanja barang pemerintah pusat. Tak heran jika belanja barang hingga Mei tercatat Rp99,3 triliun atau naik 16,9 persen dari tahun lalu yakni Rp84,9 triiiun.
"Namun, pertumbuhan belanja barang ini masih di bawah rerata dalam lima tahun terakhir yang mencatat pertumbuhan 28,9 persen per tahun," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN] (glh/agi)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK