Tingkatkan Kualitas Madrasah, Kemenag Lirik Kredit Bank Dunia

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Agama (Kemenag) menanti kucuran dana senilai US$250 juta atau berkisar Rp3,5 triliun melalui Dana Pinjaman dan Hibah luar negeri (PHLN) dari Bank Dunia.

Dana tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kualitas madrasah, baik negeri maupun swasta, dalam proyek 'Reformasi Kualitas Pendidikan Madrasah'.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan Indonesia memiliki setidaknya 48 ribu madrasah, yang terdiri dari madrasah negeri dan swasta.

Menurut Lukman, pengembangan madrasah tidak akan optimal apabila hanya mengandalkan anggaran negara. Pasalnya, keterbatasan dana mengakibatkan pengembangan madrasah lebih terpusat pada pengembangan bangunan fisik, belum ke arah kualitas pendidikan.

Lihat juga: Rupiah Menguat Rp14.146 per Dolar AS Terangkat Surplus Dagang

"Untuk menyiapkan sarana fisiknya saja itu saja APBN kita tidak cukup apalagi bicara kualitas guru, sistem rekrutmen siswa, standarisasi siswa, dan membangunan sistem informasi dan teknologi yang lebih baik," ujar saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR, Senin (24/6).

Tak ayal, Kemenag menyambut tawaran Bank Dunia yang berminat menyalurkan pinjaman lunak. Proses negosiasi masih berlangsung dengan melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kalau sudah final, pinjaman tentu akan masuk pada 2020," ujarnya.

Lukman belum bisa membicarakan secara rinci mengenai bunga maupun tenor pinjaman tersebut. Pasalnya, proses negosiasi masih berlangsung.

Lihat juga: Awal Pekan, Harga Emas Antam Dijual Rp702 Ribu per Gram

"Sekarang ini sudah dalam mendekati final pembicaraan soal hal (ini)," ujarnya.

Lukman merinci pinjaman tersebut setidaknya dapat digunakan untuk empat hal. Pertama, peningkatan kompetensi guru madrasah secara berkelanjutan.

"Kita tidak pernah mengurusi (kompetensi) guru-guru kita karena yang kita urusi hanya kesejahteraan saja, itupun belum merata, tetapi kompetensi dan kualitas mereka tidak pernah ada program pelatihan," ujarnya.

Kedua, sistem perencanaan dan penganggaran yang transparan.

Lihat juga: Lembaga AS Bakal Gelontorkan Investasi ke RI Rp3,5 Triliun

"Kita sama-sama tahu, anggaran madrasah itu masuk kantong kanan, keluar kantong kiri kayak warung saja tidak pernah ada transparansi dan akuntabilitas," ujarnya.

Ketiga, sistem penilaian kompetensi siswa yang berstandar untuk mencegah disparitas kualitas siswa. Terakhir, pengembangan sistem informasi dan teknologi di madrasah.

"Kami ingin di era digital ini madrasah juga harus mendapatkan sentuhan positif dengan sistem IT yang terintegrasi," ujarnya.

[Gambas:Video CNN] (sfr/lav)