Pemindahan Ibu Kota Bisa Kerek Pertumbuhan Ekonomi RI

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebut pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa akan berdampak positif bagi ekonomi nasional.

Setidaknya, hitung-hitungan Bambang melansir pemindahan ibu kota menyumbang 0,1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Secara nilai, apabila PDB RI saat ini sebesar Rp15 ribu triliun, maka pemindahan ibu kota bisa menyumbang Rp15 triliun.

"Dan, 0,1 persen ini, meski kecil jelas bukan angka yang kecil. Karena PDB kita sekarang mencapai Rp15 ribu triliun. Jadi, 0,1 persen itu dampak langsungnya mungkin Rp15 triliun," ujarnya di Kantor Bappenas, Rabu (26/6).

Potensi pertumbuhan ekonomi dari pemindahan ibu kota berasal dari penciptaan penggunaan sumber daya potensial yang selama ini belum termanfaatkan.

Lihat juga: Masih Tertinggal, Bank Dunia Minta RI Lanjutkan Infrastruktur

Pemindahan ibu kota juga diyakini mampu mengerek price of capital dan price of labour. Dua faktor ini diperkirakan dapat memperkecil ketimpangan, karena menciptakan diversifikasi ekonomi ke arah sektor padat karya.

Tak hanya itu, Bappenas menyebut pemindahan ibu kota juga dapat memberikan efek ganda (multiplier effect) pada perekonomian. Proyeksi ini didasarkan studi pemindahan ibu kota Brasil dari Rio de Janeiro ke Brasilia.

Belum lagi, dampaknya dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah karena mendorong perdagangan dan investasi.

Bahkan, menurut Bambang, pemindahan ibu kota tidak akan menimbulkan kontraksi ekonomi atau pengurangan nilai ekonomi di wilayah lainnya.
[Gambas:Video CNN]
Bappenas memastikan lokasi ibu kota baru berada di luar Pulau Jawa. Saat ini, kajian penentuan lokasi ibu kota baru sendiri sudah mencapai lebih dari 90 persen.

Tahun ini, Bappenas menargetkan lokasi ibu kota baru sudah ditetapkan. Selanjutnya, pembangunan (ground breaking) infrastruktur ibu kota baru bisa dimulai pada 2021 mendatang dan proses pemindahan tahap pertama ditargetkan mulai pada 2024.

Bappenas memproyeksi hajatan nasional ini membutuhkan dana sebesar US$23 miliar-US$33 miliar atau setara Rp323 triliun-Rp466 triliun. (ulf/bir)