Bambang Brodjonegoro: Pemindahan Ibu Kota Tak Bikin Utang
CNN Indonesia
Kamis, 27 Jun 2019 06:59 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menegaskan pemindahan ibu kota tidak akan membuat utang yang akan membebani negara.
"Justru saya bicara tidak bergantung APBN, berarti kan kita memperkecil kemungkinan berutang," ujarnya di Kantor Bappenas, Rabu (26/6).
Ia menuturkan penggunaan APBN dalam skema pembiayaan justru datang dari kerja sama pemanfaatan aset.
Karena itu, penggunaan APBN tersebut tidak akan mengganggu prioritas lain dan tidak diarahkan untuk membuat utang khusus.
Sementara itu, kerja sama dengan swasta dan BUMN dalam skema pembiayaan tersebut dilakukan untuk menarik investasi.
Investor, lanjut dia, akan mendapatkan manfaat dari investasi yang mereka lakukan di ibu kota baru.
Namun demikian, ia menampik jika pembiayaan ibu kota baru akan didominasi oleh APBN. Sebab, ia juga akan meminta dukungan swasta, BUMN, dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Pembiayaan yang bersumber dari APBN akan dilakukan selama lima sampai 10 tahun. Dipastikan, pembiayaan tersebut tidak akan mengganggu prioritas nasional lainnya.
Pemerintah juga akan bekerja sama dengan swasta untuk pemanfaatan dan optimalisasi aset di ibu kota lama, Jakarta, dan ibu kota baru pada zona yang sudah ditentukan.
Pada rencana pemindahan ibu kota baru, pemerintah harus sudah menentukan lokasi persis untuk ibu kota baru pada 2019.
Selanjutnya pada 2020, pemerintah harus sudah menyiapkan master plan. Kemudian, pada 2021 sudah mengkaji masalah konsumsi, sehingga pada 2024 tahap pertama pemindahan ibu kota sudah dapat dilakukan.
[Gambas:Video CNN] (ulf/bir)
"Justru saya bicara tidak bergantung APBN, berarti kan kita memperkecil kemungkinan berutang," ujarnya di Kantor Bappenas, Rabu (26/6).
Ia menuturkan penggunaan APBN dalam skema pembiayaan justru datang dari kerja sama pemanfaatan aset.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, kerja sama dengan swasta dan BUMN dalam skema pembiayaan tersebut dilakukan untuk menarik investasi.
Namun demikian, ia menampik jika pembiayaan ibu kota baru akan didominasi oleh APBN. Sebab, ia juga akan meminta dukungan swasta, BUMN, dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Pembiayaan yang bersumber dari APBN akan dilakukan selama lima sampai 10 tahun. Dipastikan, pembiayaan tersebut tidak akan mengganggu prioritas nasional lainnya.
Pemerintah juga akan bekerja sama dengan swasta untuk pemanfaatan dan optimalisasi aset di ibu kota lama, Jakarta, dan ibu kota baru pada zona yang sudah ditentukan.
Pada rencana pemindahan ibu kota baru, pemerintah harus sudah menentukan lokasi persis untuk ibu kota baru pada 2019.
Selanjutnya pada 2020, pemerintah harus sudah menyiapkan master plan. Kemudian, pada 2021 sudah mengkaji masalah konsumsi, sehingga pada 2024 tahap pertama pemindahan ibu kota sudah dapat dilakukan.
[Gambas:Video CNN] (ulf/bir)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK