Kapal Telat, Menhub Evaluasi Operasional Tol Laut

CNN Indonesia | Kamis, 04/07/2019 06:00 WIB
Kapal Telat, Menhub Evaluasi Operasional Tol Laut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (CNN Indonesia/Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan evaluasi penyelenggaraan program tol laut untuk periode Januari-Juni 2019. Tujuannya, untuk meningkatkan kualitas layanan program andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan evaluasi dilakukan menyusul laporan masyarakat terkait keterlambatan kedatangan kapal tol laut di Pulau Kisar, Maluku dan Pulau Larat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

"Saya telah memerintahkan Dirjen Perhubungan Laut untuk melakukan evaluasi program tol laut agar dapat berjalan lebih baik. Saya minta seluruh stakeholder di sektor transportasi laut untuk ikut mendukung," ucap Menhub dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (3/7).


Berdasarkan keterangan Ditjen Perhubungan Laut, keterlambatan dikarenakan kapal feeder Kandaga V yang melayani rute di Pulau Kisar mengalami kerusakan crane, sehingga memerlukan waktu perbaikan. Namun demikian, kapal tersebut sudah selesai diperbaiki dan telah beroperasi kembali pada Selasa (2/7) kemarin.


Menindaklanjuti kejadian tersebut, Menhub pun meminta kapal pengganti. Tak hanya itu, ia meminta Dirjen Perhubungan Laut menindak serta mengganti operator yang lebih kompeten.

"Kami secara tegas akan menegur dan memberikan sanksi kepada para operator kapal yang tidak menjalankan kewajibannya sehingga masyarakat di wilayah 3T menjadi kesulitan dan logistik mengalami keterlambatan," jelasnya.

Ia mengatakan Kemenhub akan mengimplementasikan pengawasan berbasis teknologi informasi guna menghindari keterlambatan pengantaran logistik melalui tol laut. Ia mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk melaporkan secara langsung maupun tertulis segala permasalahan tol laut.

"Karena dengan hal tersebut, pemerintah dapat mengetahui permasalahan secara langsung sehingga menjadi cepat teratasi," tuturnya.


Sebagai program prioritas Jokowi, tol laut dinilai belum mampu mengurangi harga logistik secara signifikan. Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita mengatakan mayoritas atau 90 persen pengiriman barang oleh pengusaha logistik dilakukan melalui jalur darat.

"Dari 10 persen lewat laut (dengan kapal komersial), dari 10 persen hanya 2 persen yang lewat tol laut yang disubsidi. Jadi dampaknya memang tidak signifikan," ujar Zaldy beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Perhubungan Carmelia Hartoto mengatakan pembangunan tol laut demi tujuan konektivitas antar pelabuhan ke daerah terpencil mudah dilakukan. Namun, belum ampuh menurunkan harga di Indonesia di kawasan timur.

[Gambas:Video CNN]

"Tujuan untuk menurunkan disparitas harga masih perlu usaha lagi dalam pengawasan distribusi secara terus menerus di hinterland, apalagi untuk tujuan akhir harus menggunakan tol udara di Papua," ucap Carmelia. (ulf/lav)