Mensos Bantah Bansos Tunai Kerek Konsumsi Rokok Rakyat Miskin
CNN Indonesia
Kamis, 04 Jul 2019 21:33 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita membantah hasil penelitian Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) yang menyebut pemberian bantuan sosial (bansos) tunai mendorong peningkatan konsumsi rokok di kalangan masyarakat kurang mampu.
Bantahan diberikan terutama untuk penyaluran bansos berbentuk Program Keluarga Harapan (PKH). Ia mengatakan penyaluran PKH dilakukan dengan dibarengi dengan proses pendampingan agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak menyalahgunakan bantuan tersebut.
"Jangankan rokok, ibu-ibu menggunakan untuk belikan sepatu untuk suami, make up untuk dirinya sendiri pun itu salah, apalagi rokok. Kami di lapangan sangat disiplin," ujar Agus di kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis (4/7).
Agus juga mengatakan untuk menjamin ketepatan sasaran penyaluran program tersebut, pemerintah juga sudah mengatur soal sanksi yang bisa diberikan. Tujuannya, agar benar-benar mendisiplinkan penggunaan bansos tunai tersebut.
"Pasti ada sanksi, kami coret dari daftar penerima PKH selamanya. Seluruh anggota keluarga kami dorong untuk tidak merokok juga, baik suami dan anak," jelasnya.
Hasil penelitian PKJS UI menemukan bahwa pemberian bansos tunai mendorong peningkatan konsumsi rokok di kalangan penerimanya. Berdasar hasil penelitian tersebut, peningkatan konsumsi bisa mencapai kisaran 9 persen ketimbang yang tidak mendapat bansos tunai.
Peningkatan konsumsi terjadi karena penerima mendapatkan tambahan pemasukan berbentuk uang tunai. Penelitian itu didasari oleh data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2016-2017 dan Survei Kehidupan Keluarga Indonesia Gelombang IV-V.
Atas temuan itu, Ketua Tim Peneliti PKJS UI Teguh Dartanto meminta pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan program pemberian bansos tunai.
Agus mempertanyakan metodologi penelitian tersebut. Sebab, menurutnya, selama ini tidak ada penelitian yang menyudutkan program bansos seperti itu.
"Saya mempertanyakan bagaimana metode dari penelitian tersebut sampai ke simpulan bahwa PKH meningkatkan konsumsi rokok. Karena kami punya data survei dari Microsave justru sebaliknya," katanya.
[Gambas:Video CNN]
(uli/agt)
Bantahan diberikan terutama untuk penyaluran bansos berbentuk Program Keluarga Harapan (PKH). Ia mengatakan penyaluran PKH dilakukan dengan dibarengi dengan proses pendampingan agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak menyalahgunakan bantuan tersebut.
"Jangankan rokok, ibu-ibu menggunakan untuk belikan sepatu untuk suami, make up untuk dirinya sendiri pun itu salah, apalagi rokok. Kami di lapangan sangat disiplin," ujar Agus di kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis (4/7).
Agus juga mengatakan untuk menjamin ketepatan sasaran penyaluran program tersebut, pemerintah juga sudah mengatur soal sanksi yang bisa diberikan. Tujuannya, agar benar-benar mendisiplinkan penggunaan bansos tunai tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pasti ada sanksi, kami coret dari daftar penerima PKH selamanya. Seluruh anggota keluarga kami dorong untuk tidak merokok juga, baik suami dan anak," jelasnya.
Hasil penelitian PKJS UI menemukan bahwa pemberian bansos tunai mendorong peningkatan konsumsi rokok di kalangan penerimanya. Berdasar hasil penelitian tersebut, peningkatan konsumsi bisa mencapai kisaran 9 persen ketimbang yang tidak mendapat bansos tunai.
Atas temuan itu, Ketua Tim Peneliti PKJS UI Teguh Dartanto meminta pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan program pemberian bansos tunai.
Agus mempertanyakan metodologi penelitian tersebut. Sebab, menurutnya, selama ini tidak ada penelitian yang menyudutkan program bansos seperti itu.
"Saya mempertanyakan bagaimana metode dari penelitian tersebut sampai ke simpulan bahwa PKH meningkatkan konsumsi rokok. Karena kami punya data survei dari Microsave justru sebaliknya," katanya.
[Gambas:Video CNN]
(uli/agt)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK