Pindah Ibu Kota, RI Jadi yang Pertama Pakai Skema KPBU

Dinda Audriene, CNN Indonesia | Rabu, 10/07/2019 23:45 WIB
Pindah Ibu Kota, RI Jadi yang Pertama Pakai Skema KPBU Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menyebut Indonesia akan menjadi negara pertama yang memasukkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam proses rancangan pemindahan ibu kota.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah hanya akan menggunakan 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memindahkan ibu kota. Sisanya, pemerintah meminta dukungan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kalau mungkin dikatakan yang pertama bisa lah karena toh namanya KPBU itu kan skema baru," ucap Bambang, Rabu (10/7).


Ia mengatakan skema yang digunakan Malaysia dalam memindahkan ibu kotanya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya juga tak mengandalkan dana pemerintah. Malaysia justru dibantu oleh pihak swasta, yakni Petronas.


"Kalau tidak salah Petronas dibangun dulu oleh Petronas jadi tidak gunakan APBN. Ada semacam pembayaran oleh pemerintah, tapi saya tidak tahu persis skemanya," kata Bambang.

Sementara itu, Bambang mengklaim skema itu juga tidak digunakan oleh Brazil yang lebih dulu memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia di era 1960-an.

"Belum ada skema KPBU. Di dunia pun masih jarang saat itu," ucapnya.

Kini, skema itu sudah lumrah digunakan oleh banyak negara dalam membangun suatu proyek. Namun, belum ada negara yang memasukkannya sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah pendanaan dalam memindahkan ibu kota.


"Jangan sampai terpaku seolah-olah hanya anggaran pemerintah yang bangun negara ini, harus cari yang kreatif untuk bisa mendapatkan sumber pembiayaan lain," kata Bambang.

Sejauh ini, pelaku usaha properti yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) diklaim Bambang sudah menunjukkan komitmennya untuk membangun hunian di ibu kota baru. Mereka siap menjalankan proyek tanpa kucuran dana pemerintah.

"Hal yang dibutuhkan kepastian terutama dari segi penggunaan lahan, dapat konsesi lahan. Yang dibutuhkan mereka jangan sampai diganggu dalam proses perjalanannya," pungkas Bambang.

Informasi saja, pemindahan ibu kota ini membutuhkan dana sebesar Rp466 triliun. Pemerintah akan menggelontorkan dana sekitar Rp30,6 triliun dan sisanya akan diupayakan dari sektor swasta dan BUMN.

[Gambas:Video CNN] (lav/lav)