ANALISIS

Perlu Benahi 4 Penyakit untuk Ambil Untung dari Perang Dagang

ulf, CNN Indonesia | Jumat, 12/07/2019 13:26 WIB
Perlu Benahi 4 Penyakit untuk Ambil Untung dari Perang Dagang Ilustrasi industri. (www.kbn.co.id)
Jakarta, CNN Indonesia -- Perang dagang sedang berkecamuk antara Amerika Serikat (AS) dengan China saat ini. Perang dagang telah mengakibatkan dampak, salah satunya bagi perusahaan yang beroperasi di China. 

Akibat perang dagang yang tak kunjung usai mereka mulai mengalihkan basis produksi mereka keluar dari China demi menghindari tarif tinggi yang diberlakukan oleh AS terhadap impor barang asal China. Tempat yang dijadikan sasaran untuk pemindahan basis produksi tersebut antara lain negara di kawasan Asia Tenggara, salah satunya Indonesia.

Berkaitan dengan pemindahan tersebut, Kementerian Koordinator Kemaritiman menyebut ada dua produsen mobil asal China yang berniat memindahkan pabrik mereka ke Indonesia akibat perang dagang. 


Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Maritim Ridwan Djamaluddin menuturkan dua produsen mobil tersebut adalah BYD Automobile Co. Ltd yang merupakan produsen mobil listrik, dan produsen kendaraan komersial, Jianghuai Automobile Co. Ltd (JAC Motors).


Kedua perusahaan sudah berniat menyampaikan niat berinvestasi, meski belum menyatakan komitmen soal besaran investasi. Saat ini, prosesnya baru tahap penjajakan, dan belum menentukan lokasi pabrik.

Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi mengatakan pemerintah tak boleh senang dulu dengan minat dan rencana tersebut. Mereka harus belajar dari pengalaman buruk yang dialami Indonesia dalam melihat rencana investasi dari perusahaan asing. 

Belum luput dari ingatan kita, ketika perusahaan asal Korea Selatan, Samsung membatalkan rencana investasi di Tanah Air pada 2014 silam. Indonesia, bisa dikatakan patah hati kala itu.

[Gambas:Video CNN]

Bagaimana tidak? Produsen ponsel itu memang punya rencana membangun pabrik perakitan ponsel dengan investasi mencapai investasi US$20 juta di Indonesia. Bahkan, MS Hidayat yang menjabat sebagai Menteri Perindustrian kala itu telah memastikan investasi Samsung akan dilakukan di Kawasan Industri Jababeka secara bertahap.

Sayangnya, pada menit-menit akhir, perusahaan asal Negeri Gingseng itu justru melabuhkan investasi mereka ke Vietnam karena mereka menawarkan insentif libur pajak (tax holiday) sampai 30 tahun atau lebih lama dibanding Indonesia yang hanya 10 tahun.

Cerita Samsung bukanlah satu-satunya kegagalan Indonesia dalam menarik investor IT raksasa ke dalam negeri. Produsen Research In Motion (RIM) BlackBerry juga memutuskan berinvestasi ke Penang, Malaysia ketimbang di Indonesia. Indonesia juga gagal mendatangkan investasi dari perusahaan pabrikan ponsel asal Taiwan Foxconn.

Padahal, sejak 2012 perusahaan asal Taiwan itu berencana menanamkan investasi sebesar US$10 miliar secara bertahap. Ia menyarankan agar pengalaman pahit tersebut tidak terulang pemerintah perlu serius, terutama dalam menjemput minat investasi yang sudah jelas-jelas disampaikan oleh perusahaan tersebut.



Keseriusan tersebut bisa dilakukan dalam banyak hal. Utamanya memperbaiki kemudahan berbisnis bagi investor. Kemudahan tersebut bisa diberikan mulai dari pembebasan lahan, degerulasi, insentif pajak, tenaga kerja, dan sebagainya.

Perbaikan kemudahan bisnis ia sarankan karena saat ini peringkat Ease of Doing Business/EODB Indonesia berada di urutan 72. Kemudahan bisnis di Indonesia saat ini dipandangnya masih rumit dan kalah dibanding negara tetangga, salah satunya Vietnam.

Vietnam saat ini ia pandang cukup agresif dalam menarik investasi. Mereka sudah mempermudah proses pembebasan lahan, sehingga investor semarak datang ke mereka.

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan Indonesia. Di Indonesia, pembebasan lahan masih menjadi hambatan utama dalam memancing investasi.


Tak heran karena kondisi tersebut tingkat pertumbuhan investasi di Vietnam kinclong. Mengutip data Reuters, Jumat (12/7) investasi asing di Vietnam tumbuh 9,8 persen setara US$2,58 miliar menjadi US$8,47 miliar pada Januari-Februari tahun ini dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Sebaliknya untuk Indonesia, data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) investasi asing justru tumbuh negatif 0,9 persen menjadi Rp107,9 triliun pada kuartal I 2019. Secara kumulatif, pertumbuhan investasi cenderung masih loyo yakni 5,3 persen dari Rp185,3 triliun menjadi Rp195,1 triliun.

Padahal, periode yang sama tahun lalu investasi bisa tumbuh 11,8 persen. 

"Indonesia mungkin prospektif tetapi kebijakan Vietnam mungkin lebih baik,"katanya kepada CNNIndonesia, Kamis (11/7).


Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia Telisa Aulia Fanty mengatakan selain lahan, ada faktor lain yang perlu diperbaiki pemerintah agar minat investasi para industri yang terimbas perang dagang ke Indonesia bisa benar-benar terealisasi. 

Faktor tersebut adalah, kepastian hukum, permasalahan perpajakan, dan tingkat efisiensi kerja. Ketiga faktor penarik investasi tersebut saat ini di Indonesia masih kalah dibandingkan negara lain.

Berkaitan dengan kepastian hukum misalnya, masalah bisa dilihat dari perizinan investasi. Ia melihat kepastian hukum investasi di Indonesia saat ini masih kurang. 

Sampai saat ini masih tumpang tindih aturan dan perbedaan kebijakan investasi antara pemerintah pusat dan daerah. Perbedaan kebijakan tersebut membuat investor merasa menanamkan investasi di Indonesia kurang aman dan nyaman. 


Berkaitan dengan efisiensi, masalah terdapat pada pekerja Indonesia. Ia mengatakan saat ini produktivitas pekerja Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan Vietnam. 

Meskipun demikian, dari sisi gaji, pekerja Indonesia justru dipandang lebih tinggi dibandingkan Vietnam.

"Masalah tersebut perlu menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk diselesaikan karena kita sering dijanjikan investasi tapi tidak terealisasi," katanya. 

Selain masalah tersebut, Telisa juga mengatakan pemerintah juga harus melihat rencana investasi yang masuk. Investasi tersebut harus banyak yang berorientasi ekspor sehingga bisa memberikan efek ganda pada pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Peringatan tersebut ia berikan karena saat ini investasi asing yang masuk kebanyakan masih berorientasi pasar tanpa disertai transfer teknologi. 

(agt)