Revisi Perpres DNI Terkendala Tumpang Tindih Aturan

CNN Indonesia | Kamis, 18/07/2019 10:26 WIB
Revisi Perpres DNI Terkendala Tumpang Tindih Aturan Menkominfo Rudiantara. (CNN Indonesia/Bintoro Agung Sugiharto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah sampai saat ini belum juga merilis Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Daftar Negatif Investasi (DNI). Padahal, wacana penerbitan perpres sudah diumumkan sejak November 2018.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan Perpres DNI sampai saat ini memang belum selesai lantaran ada beberapa penggunaan diksi yang tidak sejalan dengan Undang-undang Penanaman Modal dan uu lainnya. Salah satu diksi berkaitan dengan jenis usaha yang tidak boleh dialiri modal asing. 

Dalam draft perpres yang saat ini dibahas, diatur  bahwa jenis usaha dengan modal di bawah Rp10 miliar tidak boleh berasal dari asing.  Padahal, ketentuan tersebut sudah jelas tertuang dalam salah satu pasal di Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).


"Duplikasi-duplikasi ini kami hilangkan. Istilahnya kalau sudah jelas di uu, ya ngapain ditulis lagi di (Perpres) DNI nanti," ungkapnya di Jakarta, Rabu (176/7).


Di luar masalah diksi, Rudiantara enggan merinci poin-poin lain yang masih dibahas pemerintah. "Itu nanti tanya Pak Darmin (Menko Perekonomian) deh. Tadi hanya merapikan saja," imbuhnya.

Sebelumnya, pemerintah sudah mengeluarkan wacana pembentukan Perpres DNI sebagai salah satu implementasi dari Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) ke-16. Paket sendiri sudah dirilis sejak akhir tahun lalu. Sayangnya, sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai payung hukum tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pembentukan Perpres DNI merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam membuka pintu investasi dari berbagai sektor. Meski membuka pintu, namun ia mengklaim pemerintah tetap akan melindungi UMKM.

Perlindungan itu diwujudkan dengan mengeluarkan empat bidang usaha dari DNI, yakni jasa industri pengupasan umbi, usaha jasa warung internet, industri percetakan kain, dan industri kain rajut. Tujuannya, agar UMKM tidak perlu susah-susah mengajukan izin usaha.

Di samping itu, DNI kali ini juga mengeluarkan satu bidang usaha untuk dikeluarkan dari golongan kemitraan karena tidak jelas tolak ukurnya. Sektor usaha itu ialah perdagangan eceran melalui pos dan internet.

[Gambas:Video CNN]



(uli/agt)