Mobil Listrik Kena Pajak Barang Mewah, Jonan 'Colek' Menkeu

CNN Indonesia | Rabu, 17/07/2019 15:49 WIB
Mobil Listrik Kena Pajak Barang Mewah, Jonan 'Colek' Menkeu Menteri ESDM Ignasius Jonan. (CNN Indonesia/Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mempertanyakan pengenaan bea masuk dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk impor mobil listrik. Pasalnya, pengenaan pajak tersebut membuat harga mobil listrik di dalam negeri mahal.

Selain itu, kebijakan bea masuk dan PPnBM juga bertentangan dengan keinginan pemerintah memperbaiki kualitas udara.

Melalui unggahan dalam akun resmi Instagram @ignasius.jonan, Jonan menceritakan pengalamannya saat menghadiri Hari Nasional Perancis di Jakarta pada Jumat (12/7) lalu.


Di acara itu, ia mencoba mobil listrik kompak untuk 2 penumpang buatan Renault, salah satu pabrikan kendaraan dari Perancis. Baterai mobil tersebut dapat diisi ulang di rumah tanpa peralatan tambahan (4A). 


Mobil dijual di bawah Rp200 juta per unit bila tidak dikenakan bea masuk dan PPnBM.

"Namun, bila dikenakan bea masuk dan PPnBM, maka harga jual menjadi di atas Rp400 juta, Saya juga bingung kita ini mau mendorong mobil listrik untuk udara lebih bersih atau tidak ya?" ujar Jonan dalam unggahannya hari ini, Rabu (17/7).

Dalam unggahan yang sama, mantan menteri perhubungan ini juga mencantumkan tagar #SMIIndrawati yang merujuk pada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, #airlanggahartarto selaku Menteri Perindustrian, dan #susipudjiastuti115 selaku Menteri Kelautan dan Perikanan. Selain itu, Jonan juga mencantumkan tagar #kemenkeuri, #kemenperin_ri, #kesdm, #ignasiusjonan, #frenchnationalday, #frenchembassyjakarta, #electrivevehicle, dan #renault.

Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian sebenarnya telah berencana untuk merevisi aturan PPnBM kendaraan berdasarkan emisi yang dikeluarkan.
Aturan ini merupakan turunan dari Peraturan Presiden tentang Mobil Listrik yang saat ini masih diharmonisasi pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

Jika mengacu pada aturan yang berlaku saat ini perhitungan tarif PPnBM didasarkan pada kapasitas mesin kendaraan bermotor. Namun dalam revisi, rencananya perhitungan PPnBM akan didasarkan pada konsumsi bahan bakar dan emisi karbondioksida (CO2). Semakin rendah emisinya maka pajak yang dikenakan semakin kecil.

Selain besaran emisi karbon, perhitungan tarif PPnBM baru juga hanya mengelompokkan kapasitas mesin menjadi dua, yaitu; kurang dari atau sama dengan 3.000 cc dan lebih dari 3000 cc.

Dalam aturan baru pengelompokan kendaraan penumpang juga tidak membedakan sistem penggerak maupun sedan non sedan. Namun, aturan baru hanya berdasarkan jumlah penumpang yaitu kurang dari 10 orang dan lebih banyak atau sama dengan 10 orang.

Kendati demikian, Sri Mulyani mengungkapkan aturan baru akan berlaku mulai 2021. Hal itu sesuai dengan kesepakatan dalam pembahasan dengan industri.

"Masa dua tahun ini disepakati untuk memberikan kesempatan kepada industri dalam negeri untuk menyesuaikan teknologinya sehingga bisa menikmati tarif PPnBM yang lebih rendah," ujar Sri Mulyani usai menghadiri Rapat Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR, Senin (11/2) lalu.

(sfr/agt)