Pembangkit Listrik Proyek 35.000 MW Baru Beroperasi 10 Persen
CNN Indonesia
Selasa, 02 Jul 2019 20:39 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat total kapasitas pembangkit listrik mega proyek 35.000 MegaWatt (MW) yang beroperasi (Commercial on Date/COD) per 15 Juni 2019 baru 3.617 MW atau sekitar 10 persen dari target pemerintah.
Sebagai catatan, mega proyek yang digagas oleh pemerintahan Joko Widodo ini telah berjalan sejak 2015.
"10 persen proyek yang telah COD tersebut sebagian terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas/ Mesin Gas (PLTG/MG), Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) dan Energi Baru Terbarukan (EBT) skala kecil karena memang masa konstruksi pembangkit jenis tersebut relatif singkat (sekitar 12 - 24 bulan)," ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana dalam paparan di kantornya, Selasa (2/7).
Selain yang beroperasi, Rida merinci sekitar 20.119 MW (57 persen) telah memasuki tahap konstruksi. Proyek-proyek itu terdiri dari proyek yang memerlukan persiapan dan proses konstruksi yang memakan waktu seperti proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dan Pembangkit Listrik Tenaga Air.
Selanjutnya, sekitar 9.515 MW (27 persen) sudah memasuki tahap kontrak perjanjian jual beli tenaga listrik (PPA). Dalam hal ini, proyek dalam proses pemenuhan persyaratan pendanaan (financial closing) di mana untuk memenuhinya harus menyelesaikan pembebasan lahan dan izin lingkungan.
Berikutnya, sebanyak 1.453 MW (4 persen) memasuki tahap pengadaan dan sisa 734 MW (2 persen) baru pada tahap perencanaan. Pemerintah menargetkan proses pengadaan rampung pada tahun ini.
Hingga akhir tahun, 6 proyek pembangkit listrik akan beroperasi yaitu proyek PLTU Kalsel (FTP2) #2 di Kalimantan Selatan, PLTA Air Putih di Bengkulu, PLTSa Sukawinatan (EBTKE) di Sumatera Selatan, PLTMG Maumere di NTT, PLTU Jawa-7 di Banten, dan PLTU Jawa-8 di Jawa Tengah.
Adapun total kapasitasnya mencapai 2.161,5 MW. Artinya, total kapasitas pembangkit yang akan beroperasi hingga akhir 2019 baru sekitar 5.778 MW atau sekitar 16,51 persen.
Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu memperkirakan penyelesaian seluruh proyek akan berlangsung pada 2028. Pasalnya, tambahan kapasitas pembangkit listrik menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, pemerintah menggeser waktu operasional sejumlah pembangkit.
"35.000 MW tidak ada permasalahan hanya COD-nya saja yang disesuaikan dengan kebutuhan sistem setempat," ujar Jisman.
Berdasarkan proyeksi saat ini, Jisman merinci, tambahan kapasitas pembangkit dari proyek 35.000 MW pada 2020 mencapai 9.422 MW. Lalu, tambahan pada 2021 5.060 MW, 2022 4.033 MW, 2023 3.907 MW, 2024 3.592 MW, 2025 1.275 MW, 2026 200 MW, 2027 505 MW, 2028 835 MW.
Rasio Elektrifikasi Meningkat
Penyelesaian proyek 35.000 MW merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkat ketersediaan tenaga listrik bagi masyarakat. Hingga Juni 2019, Rida mengungkapkan rasio elektrifikasi telah mencapai 98,81 persen atau meningkat dari posisi Desember 2018 yang sebesar 98,3 persen.
Jika dirinci, 94,97 persen dari rasio elektrifikasi tersebut berasal dari PLN, 3,37 persen dari non PLN, dan sisanya berkat Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE).
"Hingga Juni 2019, ada kurang lebih 627 ribu rumah tangga yang baru mendapat listrik. Artinya, setiap bulan ada 100 ribu lebih rumah tangga yang dilistriki," ujarnya.
Dari 34 provinsi di Indonesia, hanya provinsi Nusa Tenggara Timur yang rasio elektrifikasinya di bawah 80 persen. Sementara itu, 30 provinsi rasio elektrifikasinya sudah di atas 95 persen. Sisanya, 3 provinsi memiliki rasio elektrifikasi 90 hingga 95 persen.
[Gambas:Video CNN]
Tahun ini, rasio elektrifikasi ditargetkan mencapai 99,9 persen. Salah satu strategi untuk mencapainya adalah mengupayakan partisipasi badan usaha sektor ESDM untuk membantu pasang baru listrik bagi rumah tangga miskin yang belum berlistrik. Berdasarkan data TNP2K yang telah dipadankan oleh PT PLN (Persero) per 1 Juli terdapat 721.008 rumah tangga miskin yang belum berlistrik.
Rencananya, bantuan pasang listrik itu berupa instalasi listrik sederhana dengan 2 titik lampu dan 1 kontak-kontak, termasuk biaya penyambungan, biaya instalasi, biaya penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan Voucher Perdana (Rp10.000). (sfr/lav)
Sebagai catatan, mega proyek yang digagas oleh pemerintahan Joko Widodo ini telah berjalan sejak 2015.
"10 persen proyek yang telah COD tersebut sebagian terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas/ Mesin Gas (PLTG/MG), Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) dan Energi Baru Terbarukan (EBT) skala kecil karena memang masa konstruksi pembangkit jenis tersebut relatif singkat (sekitar 12 - 24 bulan)," ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana dalam paparan di kantornya, Selasa (2/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selanjutnya, sekitar 9.515 MW (27 persen) sudah memasuki tahap kontrak perjanjian jual beli tenaga listrik (PPA). Dalam hal ini, proyek dalam proses pemenuhan persyaratan pendanaan (financial closing) di mana untuk memenuhinya harus menyelesaikan pembebasan lahan dan izin lingkungan.
Hingga akhir tahun, 6 proyek pembangkit listrik akan beroperasi yaitu proyek PLTU Kalsel (FTP2) #2 di Kalimantan Selatan, PLTA Air Putih di Bengkulu, PLTSa Sukawinatan (EBTKE) di Sumatera Selatan, PLTMG Maumere di NTT, PLTU Jawa-7 di Banten, dan PLTU Jawa-8 di Jawa Tengah.
Adapun total kapasitasnya mencapai 2.161,5 MW. Artinya, total kapasitas pembangkit yang akan beroperasi hingga akhir 2019 baru sekitar 5.778 MW atau sekitar 16,51 persen.
Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu memperkirakan penyelesaian seluruh proyek akan berlangsung pada 2028. Pasalnya, tambahan kapasitas pembangkit listrik menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, pemerintah menggeser waktu operasional sejumlah pembangkit.
"35.000 MW tidak ada permasalahan hanya COD-nya saja yang disesuaikan dengan kebutuhan sistem setempat," ujar Jisman.
Berdasarkan proyeksi saat ini, Jisman merinci, tambahan kapasitas pembangkit dari proyek 35.000 MW pada 2020 mencapai 9.422 MW. Lalu, tambahan pada 2021 5.060 MW, 2022 4.033 MW, 2023 3.907 MW, 2024 3.592 MW, 2025 1.275 MW, 2026 200 MW, 2027 505 MW, 2028 835 MW.
Rasio Elektrifikasi Meningkat
Penyelesaian proyek 35.000 MW merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkat ketersediaan tenaga listrik bagi masyarakat. Hingga Juni 2019, Rida mengungkapkan rasio elektrifikasi telah mencapai 98,81 persen atau meningkat dari posisi Desember 2018 yang sebesar 98,3 persen.
Jika dirinci, 94,97 persen dari rasio elektrifikasi tersebut berasal dari PLN, 3,37 persen dari non PLN, dan sisanya berkat Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE).
"Hingga Juni 2019, ada kurang lebih 627 ribu rumah tangga yang baru mendapat listrik. Artinya, setiap bulan ada 100 ribu lebih rumah tangga yang dilistriki," ujarnya.
Dari 34 provinsi di Indonesia, hanya provinsi Nusa Tenggara Timur yang rasio elektrifikasinya di bawah 80 persen. Sementara itu, 30 provinsi rasio elektrifikasinya sudah di atas 95 persen. Sisanya, 3 provinsi memiliki rasio elektrifikasi 90 hingga 95 persen.
[Gambas:Video CNN]
Tahun ini, rasio elektrifikasi ditargetkan mencapai 99,9 persen. Salah satu strategi untuk mencapainya adalah mengupayakan partisipasi badan usaha sektor ESDM untuk membantu pasang baru listrik bagi rumah tangga miskin yang belum berlistrik. Berdasarkan data TNP2K yang telah dipadankan oleh PT PLN (Persero) per 1 Juli terdapat 721.008 rumah tangga miskin yang belum berlistrik.
Rencananya, bantuan pasang listrik itu berupa instalasi listrik sederhana dengan 2 titik lampu dan 1 kontak-kontak, termasuk biaya penyambungan, biaya instalasi, biaya penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan Voucher Perdana (Rp10.000). (sfr/lav)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK