BPH Migas Antisipasi Lonjakan Konsumsi Solar dan Premium

CNN Indonesia | Kamis, 18/07/2019 09:14 WIB
BPH Migas Antisipasi Lonjakan Konsumsi Solar dan Premium Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani).
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) mengantisipasi lonjakan konsumsi Solar bersubsidi dan Premium sepanjang tahun ini. Pasalnya, hingga paruh pertama tahun ini saja, realisasi kedua jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) itu sudah melampaui 50 persen dari kuotanya.

Berdasarkan data BPH Migas, pada Semester I 2019 ini, konsumsi Solar mencapai 7,57 juta kiloliter (kl). Realisasi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) itu telah mencapai 52 persen dari kuotanya, 14,5 juta kl.

Diprediksi, hingga akhir tahun, konsumsi Solar bersubsidi bakal mencapai 15,31 juta kl atau 106,5 persen dari pagunya. Namun, jika dibandingkan realisasi tahun lalu,15,58 juta kl, konsumsi Solar subsidi tahun ini boleh dibilang lebih rendah 1,7 persen.

Kondisi serupa juga terjadi pada Premium. Tercatat, selama periode Januari-Juni 2019, konsumsi Premium mencapai 5,87 juta kl atau 53 persen dari kuotanya, 11 juta kl. BPH Migas memperkirakan konsumsi jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP) ini akan mencapai 13,2 juta kl atau 120 persen dari kuota.


Melihat hal itu, BPH Migas meminta PT Pertamina (Persero) untuk konsisten menerapkan teknologi informasi melalui digitalisasi nozzle di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

"IT Nozzle ini sebagai alat efektif mengendalikan BBM subsidi tepat sasaran karena mencatat semua nomor pelat kendaraan yang mengisi BBM," ujar Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa melalui keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (17/7).

Menurut Ifan, sapaan akrabnya, progres digitalisasi nozzle di SPBU Pertamina sudah sangat telat. Pasalnya, saat ini baru sekitar 1.000 SPBU dari 5.518 SPBU yang direncanakan.

"Padahal, awalnya, komitmen (digitalisasi nozzle) selesai di akhir Desember 2018 lalu berubah akhir Juni 2019, sekarang berubah lagi menjadi akhir September 2019," imbuhnya.
[Gambas:Video CNN]
Selanjutnya, BPH Migas juga akan mengadakan pertemuan dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Intelijen Nasional (BIN) dan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengumpulkan bahan dan keterangan. Terutama untuk wilayah-wilayah yang banyak tambang dan perkebunan karena diduga banyak menggunakan banyak BBM subsidi yang dipakai untuk industri.

Kemudian, BPH Migas juga akan segera berkoordinasi dengan Pertamina dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) dan Polri untuk melakukan penjatahan di semua SPBU.

"Bila (penjatahan) ini tidak dilakukan akan terjadi over kuota BBM Solar subsidi antara 0,8 juta kl hingga 1,3 juta kl," jelas Ifan.

Upaya lain, BPH Migas juga mengusulkan perubahan lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Dalam hal ini, BPH Migas ingin agar truk roda enam untuk tambang dan perkebunan tidak boleh lagi menggunakan BBM Solar subsidi.


(sfr/bir)