Faisal Basri Sarankan Jokowi Gabung Kemendag dan Kemenperin

CNN Indonesia | Rabu, 17/07/2019 20:28 WIB
Faisal Basri Sarankan Jokowi Gabung Kemendag dan Kemenperin Ekonom Faisal Basri menyarankan Jokowi satukan kembali Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ekonom UI Faisal Basri meminta agar Jokowi menyatukan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Penyatuan dibutuhkan agar kebijakan yang dikeluarkan kementerian tersebut tak saling bertentangan lagi.

"Saya kok melihat seolah-olah ada tembok tebal antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, sudah saatnya disatukan kembali," ucap Faisal, Rabu (17/7).

Tak hanya itu, ia juga menyarankan agar Jokowi mau menunjuk Chatib Basri menjadi pemimpin lembaga yang menaungi bidang perdagangan dan industri itu untuk periode lima tahun ke depan. Menurutnya, eks Menteri Keuangan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini paham betul tentang perdagangan dan perindustrian.


"Siapa pun pemimpinnya jangan dari partai lah, sekali-sekali dipegang akademisi, Chatib Basri paling cocok, lahir batin paham dua persoalan ini (perdagangan dan perindustrian)," tutur Faisal.


Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman mengaku setuju dengan Faisal. Ia mengakui selama ini dua kementerian itu sering tak bisa seiring dan sejalan.

"Saya setuju karena itu kan artinya mensinkronkan penguatan industri yang dikaitkan dengan perdagangan global, karena kadang-kadang kebijakan ini tidak bisa dipisahkan arahnya. Kalau tidak sinkron, ada satu hal yang ke kanan, dan kiri," ujar Adhi.

Menurutnya, kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan dan perindustrian sebaiknya sinkron dari hulu sampai hilir. Jika beda di tengah jalan, ujung-ujungnya pemerintah harus menggelar rapat koordinasi (rakor) yang selama ini kerap dilakukan.

[Gambas:Video CNN]

"Tidak selesai-selesai, rapat terus. Kami tidak harapkan seperti itu," tegas Adhi.

Terkait siapa yang pantas mengisi kursi menteri bila kedua kementerian ini digabungkan, Adhi menyerahkannya kepada Presiden Jokowi. Ia tak terpaku pada satu pihak atau latar belakang seseorang.

"Yang penting kebijakan presiden dilaksanakan, orang politik bagus ada, pengusaha jelek juga ada. Tidak harus politisi, pengusaha, atau akademisi. Kalau bagus silahkan," pungkas Adhi.
(aud/agt)