Transportasi Publik di Ibu Kota Baru Mulai Dibangun pada 2021
CNN Indonesia
Kamis, 01 Agu 2019 19:50 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah berencana membangun transportasi publik di ibu kota baru pada 2021 nanti, persis saat pembangunan ibu kota baru dimulai. Kepala Bappenas/Menteri PPN Bambang Brodjonegoro menyebut upaya itu dilakukan agar pemerintah tak mengulangi kesalahan yang sama saat membangun Jakarta.
Saat Jakarta ditunjuk sebagai ibu kota RI, ia bercerita, pemerintah belum membangun transportasi publik yang nyaman bagi warganya. "Di sini harus memberikan pelajaran bahwa membangun kota harus langsung bangun transportasi publik. Jangan ulangi kesalahan yang sama seperti yang dilakukan sekarang," ujarnya, Kamis (1/8).
Sekadar mengingatkan, pemerintah baru membangun transportasi publik modern, seperti MRT dan LRT dalam beberapa tahun terakhir. Itu pun, belum semua alat transportasi modern sudah bisa digunakan. MRT, misalnya baru digunakan awal tahun ini. Sedangkan, LRT masih dalam proses konstruksi.
Namun, pembangunan transportasi publik modern itu pun baru terkonsentrasi di Jakarta. Pemerintah belum menyentuh wilayah pinggiran kota, seperti Bogor, Tangerang, hingga Bekasi.
Kendati demikian, Bambang masih enggan menyampaikan perencanaan transportasi publik yang akan dibangun di kawasan Kalimantan yang akan dijadikan ibu kota baru Indonesia. Ia mengaku desain transportasi publik belum rampung.
"Tapi bentuknya apa nanti kami desain dulu, ya tidak harus MRT gitu ya. Pokoknya yang penting ada transportasi publik," jelas Bambang.
Di samping itu, pemerintah juga akan berupaya agar masyarakat yang tinggal di kawasan ibu kota baru tak bergantung dengan kendaraan pribadi, seperti yang terjadi di Jakarta sekarang. Rencananya, ibu kota baru akan memberi akses bagi pejalan dan pesepeda.
"Pada intinya kami akan menerapkan integration city dengan integration transportation," terang dia.
Rampung 2024
Bambang mengungkapkan pemerintah menetapkan pembangunan ibu kota baru dalam tiga tahap. Yakni, pada 2021-2024, lalu 2025-2029, dan 2030-2045.
Pada tahap awal, beberapa pembangunan yang akan dilakukan adalah istana presiden, kantor lembaga negara, taman budaya, dan kebun raya. Setelah tahap ini selesai, pemerintah akan memindahkan ibu kota baru.
"Pusat pemerintahan dengan luas kira-kira 2.000 hektare (ha) itu yang pasti akan berisi seluruh keperluan eksekutif, yudikatif, dan legislatif, termasuk juga istana, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK)," jelasnya.
[Gambas:Video CNN]
Tahap kedua, pemerintah akan melanjutkan pembangunan berupa perumahan untuk pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan polri. Lalu, fasilitas pendidikan dan kesehatan, industri teknologi, perguruan tinggi, pusat perbelanjaan, dan museum.
"Kemudian, tentunya fasilitas penunjang lainnya dan dari diskusi ada permintaan dari TNI terutama membangun pangkalan militer baik darat, luat, dan udara di daerah sekitar ibu kota baru," imbuh Bambang.
Tahap ketiga, pembangunan yang akan dilakukan, seperti taman nasional, konservasi orang utan, klaster pemukiman PNS, dan wilayah pengembangan terkait dengan wilayah provinsi sekitarnya.
"Kota ini tidak rampung dalam waktu dekat, tapi dalam jangka panjang akan menjadi kota yang cukup besar yakni ada 1,5 juta orang lah kira-kira," pungkasnya. (aud/bir)
Saat Jakarta ditunjuk sebagai ibu kota RI, ia bercerita, pemerintah belum membangun transportasi publik yang nyaman bagi warganya. "Di sini harus memberikan pelajaran bahwa membangun kota harus langsung bangun transportasi publik. Jangan ulangi kesalahan yang sama seperti yang dilakukan sekarang," ujarnya, Kamis (1/8).
Sekadar mengingatkan, pemerintah baru membangun transportasi publik modern, seperti MRT dan LRT dalam beberapa tahun terakhir. Itu pun, belum semua alat transportasi modern sudah bisa digunakan. MRT, misalnya baru digunakan awal tahun ini. Sedangkan, LRT masih dalam proses konstruksi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di samping itu, pemerintah juga akan berupaya agar masyarakat yang tinggal di kawasan ibu kota baru tak bergantung dengan kendaraan pribadi, seperti yang terjadi di Jakarta sekarang. Rencananya, ibu kota baru akan memberi akses bagi pejalan dan pesepeda.
"Pada intinya kami akan menerapkan integration city dengan integration transportation," terang dia.
Bambang mengungkapkan pemerintah menetapkan pembangunan ibu kota baru dalam tiga tahap. Yakni, pada 2021-2024, lalu 2025-2029, dan 2030-2045.
Pada tahap awal, beberapa pembangunan yang akan dilakukan adalah istana presiden, kantor lembaga negara, taman budaya, dan kebun raya. Setelah tahap ini selesai, pemerintah akan memindahkan ibu kota baru.
"Pusat pemerintahan dengan luas kira-kira 2.000 hektare (ha) itu yang pasti akan berisi seluruh keperluan eksekutif, yudikatif, dan legislatif, termasuk juga istana, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK)," jelasnya.
[Gambas:Video CNN]
Tahap kedua, pemerintah akan melanjutkan pembangunan berupa perumahan untuk pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan polri. Lalu, fasilitas pendidikan dan kesehatan, industri teknologi, perguruan tinggi, pusat perbelanjaan, dan museum.
"Kemudian, tentunya fasilitas penunjang lainnya dan dari diskusi ada permintaan dari TNI terutama membangun pangkalan militer baik darat, luat, dan udara di daerah sekitar ibu kota baru," imbuh Bambang.
Tahap ketiga, pembangunan yang akan dilakukan, seperti taman nasional, konservasi orang utan, klaster pemukiman PNS, dan wilayah pengembangan terkait dengan wilayah provinsi sekitarnya.
"Kota ini tidak rampung dalam waktu dekat, tapi dalam jangka panjang akan menjadi kota yang cukup besar yakni ada 1,5 juta orang lah kira-kira," pungkasnya. (aud/bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK