Ekonomi Bisnis

Menhub Masih Tunggu Hasil Evaluasi Biaya Tiket Pesawat

CNN Indonesia
Jumat, 23 Agu 2019 08:18 WIB
Menhub Masih Tunggu Hasil Evaluasi Biaya Tiket Pesawat
Kemenhub masih menanti hasil evaluasi struktur biaya pembentuk tiket pesawat. (CNN Indonesia/Christie Stefanie).
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengaku masih menunggu evaluasi struktur biaya yang berkontribusi pada tiket pesawat. Saat ini, proses evaluasi masih dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk meningkatkan efisiensi. 

"Kami menunggu kajian-kajian berkaitan dengan biaya dari semuanya," katanya, Kamis (22/8).

Evaluasi itu, lanjutnya, menjadi acuan bagi pemerintah untuk menyelesaikan problematika tiket pesawat. Ia bilang berdasarkan hasil analisis sementara yang dilakukan oleh Analis Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lim Chi Wei, terdapat lima faktor dalam struktur tarif yang akan dievaluasi, termasuk di antaranya avtur dan sewa pesawat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami membahas itu lima besar dari cost itu harus di-manage (diatur) dengan baik," ujarnya.

Lihat juga:
BI Pangkas Bunga Acuan ke Level 5,5 Persen
Terkait avtur, ia menyebut terdapat beberapa alternatif yang masih dipertimbangkan guna menekan harganya, sehingga biaya operasional maskapai lebih efisien. Salah satunya, menghadirkan pemasok avtur lain.

Untuk diketahui, saat ini PT Pertamina (Persero) menjadi pemasok tunggal bahan bakar pesawat tersebut. Kondisi ini pernah disinggung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

Perseroan pun akhirnya memangkas harga avtur sebesar Rp250 per liter, yakni dari sebelumnya Rp8.210 per liter menjadi Rp7.960 per liter pada Sabtu (16/1) silam.

Selain mendatangkan pemasok baru, Budi menyatakan alternatif lain mendorong efisiensi avtur adalah memproduksi avtur berbahan sawit. Ini sejalan dengan keinginan Jokowi yang disampaikan saat pidato di sidang tahunan DPR MPR, Jumat (16/8) lalu.

Lihat juga:
Sofyan Djalil Sebut Lokasi Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur
Sementara itu, terkait sewa pesawat, Budi menuturkan salah satu opsi yang tengah dikaji adalah meningkatkan transparansi pada proses sewa pesawat. Dengan transparansi, ia yakin maskapai bisa mendapatkan harga yang lebih murah.

"Jadi secara substansial biaya-biaya ini dibahas," tuturnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan pemerintah akan menerbitkan kebijakan baru penerbangan murah bulan depan.

Kebijakan harga tiket pesawat berbiaya rendah (Low Cost Carrier/LCC) baru tersebut nantinya akan menggantikan diskon 50 persen bagi 30 persen penumpang di jam-jam tertentu pada Selasa, Kamis, dan Sabtu (happy hour).
[Gambas:Video CNN]
Ia mengatakan Menko Perekonomian Darmin Nasution akan menggelar rapat koordinasi untuk menindaklanjuti rumusan tim teknis pekan depan.

"Sebulan ini kami harap sudah ada kebijakan baru. Selama ini kami memang mengeluarkan dua kebijakan penerbangan murah, pada Mei dan Juli kemarin. Tapi itu kan jangka pendek, nah kebijakan ini nantinya bersifat jangka panjang," jelas Susiwijono.
Lihat juga:
Demi Sawit, BPOM Larang Makanan Berlabel 'Palm Oil Free'
(ulf/sfr)