KNKS Sebut Pertumbuhan Pangsa Pasar Keuangan Syariah Stagnan

CNN Indonesia | Rabu, 11/09/2019 12:32 WIB
KNKS Sebut Pertumbuhan Pangsa Pasar Keuangan Syariah Stagnan Dr. Taufik Hidayat (kanan), Dr. Ronald Rulindo (kedua kedua kanan), Dr. Ahmad Juwaini (kedua kiri), Afdhal Aliasar (kiri) menjadi Direktur Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) di Gedung Bappenas, Jakarta, Kamis, 3 Januari 2019. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia -- Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) menilai kondisi industri keuangan syariah di Indonesia masih jalan di tempat. Terbukti, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbaru menyebutkan pangsa pasar keuangan syariah baru mencapai 8,69 persen dari total pasar keuangan nasional.

Direktur Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal KNKS Afdhal Aliasar merincikan dari jumlah tersebut, pangsa pasar perbankan syariah tercatat hanya 5,94 persen. Sedangkan sisanya atau sebesar 2,75 persen merupakan pangsa pasar non perbankan syariah.

"Pemerintah merasa kita sudah sejak 1991 ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat, tapi keuangan syariah kita masih di bawah 6 persen," katanya, Selasa (10/9).

Ia menuturkan kondisi tersebut dipicu oleh berbagai faktor. Salah satunya, permodalan keuangan syariah masih minim dibandingkan dengan bisnis keuangan konvensional. Minimnya permodalan menyebabkan industri keuangan syariah menghadapi permasalahan kedua yakni infrastruktur teknologi yang tidak kompetitif dibandingkan industri keuangan konvensional.

"Karena modal kecil otomatis ruang gerak industri terbatas sehingga tidak bisa mengambil proyek-proyek besar," imbuhnya.

Faktor lainnya, layanan dan kecepatan jasa keuangan syariah juga masih tertinggal dibandingkan industri keuangan konvensional.

Jika dibandingkan dengan negara tetangga yang mayoritas berpenduduk muslim, yaitu Malaysia, ia bilang industri keuangan syariah Indonesia juga tertinggal. Industri keuangan syariah di Negeri Jiran menguasai hampir 20 persen pangsa pasar nasional.

"Mereka memiliki semacam aspirasi nasional untuk menjadikan keuangan syariah sebagai ujung tombak pengembangan ekonomi nasional, sehingga keuangan syariah mudah berkembang," katanya.

Maka itu, pemerintah Indonesia tengah menggagas peta jalan (master plan) ekonomi syariah yang mencakup empat langkah besar.

Ia merinci keempat langkah tersebut meliputi penguatan rantai pasok halal atau halal value chain, penguatan lembaga atau sistem keuangan syariah, penguatan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pemain terbesar dalam ekonomi Indonesia, dan penguatan ekonomi digital.

Pemerintah akan memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk meningkatkan pangsa pasar keuangan syariah. Dalam implementasinya nanti, ia bilang pemerintah akan membentuk sebuah ekosistem keuangan digital yang mendukung keuangan syariah.

Salah satu pasar yang akan disasar adalah layanan transaksi ibadah haji dan umrah. Berdasarkan data Badan Pengelolaan Biaya Haji (BPKH) disebutkan pemerintah menggelontorkan uang sebanyak Rp15 triliun untuk pelaksanaan haji dan umroh. Ia berharap ke depan industri keuangan syariah Indonesia bisa menggarap pasar tersebut.

"Permasalahannya kekuatan infrastruktur digital belum kuat, masih jauh dibandingkan dengan induknya. Jadi ke depan kami ingin keuangan syariah memiliki penetrasi yang kuat," tuturnya.

Upaya pemanfaataan teknologi digital lainnya, lanjut dia, pemerintah akan memaksimalkan kehadiran layanan keuangan digital (financial techology/fintech) untuk meningkatkan pangsa pasar. Untuk itu pemerintah akan menyusun peta jalan pengembangan fintech syariah.

Ia menyatakan kontribusi fintech syariah saat ini masih minim, namun bukan berarti tidak dapat digenjot. Menurut dia, agar bisa berkembang fintech syariah harus bisa mengambil pelajaran dari perbankan syariah yang tumbuh stagnan karena hanya mengejar pertumbuhan tapi terlalu abai pada manajemen risiko.

"Fintech harus belajar dari kasus perbankan syariah jangan hanya mengejar volume dan pertumbuhan tapi juga diferensiasi dari value menjadi kabur," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]
Ia menuturkan peta jalan fintech syariah akan disusun bersama dengan Bank Indonesia (BI), OJK, kementerian yang beririsan dengan fintech, asosiasi fintech, dan stakeholder lainnya.

"Kami juga perlu mengkaji kembali konsep syariah di fintech sudah betul belum. Kalau belum bagaimana membuatnya menjadi lebih baik," katanya.


(ulf/lav)