Sri Mulyani: Ekonomi Digital Tak Maksimal Tanpa Akses Listrik

CNN Indonesia | Rabu, 25/09/2019 04:50 WIB
Sri Mulyani: Ekonomi Digital Tak Maksimal Tanpa Akses Listrik Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean).
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perkembangan teknologi tak akan berkontribusi maksimal terhadap ekonomi Indonesia jika tanpa diiringi pembangunan infrastruktur digital berupa akses internet dan listrik.

Sampai saat ini, ia mengaku beberapa kota di Indonesia masih belum dijangkau oleh akses internet dan listrik.

"Agar Indonesia bisa mendapatkan manfaat maksimal dari digital teknologi ini, kita harus meyakinkan bahwa seluruh bagian Indonesia bisa tersambung di dalam internet tadi,"katanya, Selasa (24/9).


Dari sisi infrastruktur listrik, pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi bisa tembus 99 persen pada 2019. Hingga semester I 2019, Kementerian ESDM mencatat rasio elektrifikasi mencapai 98,81 persen. Itu berarti, angkanya mendekati target pemerintah.

Namun demikian, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menyatakan infrastruktur listrik belum cukup jika tak diiringi dengan jaringan internet. Ia menuturkan masyarakat yang memiliki akses ke internet masih kurang dari 60 persen.

"Dengan adanya koneksi ini masyarakat punya pilihan-pilihan terhadap hidupnya. Kemudian bisa membuka berbagai macam pekerjaan dan kreativitas yang bisa ditunjang dengan itu," imbuhnya.

Oleh sebab itu, sambung dia, pemerintah mengembangkan proyek Palapa Ring di Timur, Barat, dan Tengah. Ia mengatakan pemerintah akan mendorong pembangunan akses internet lantaran infrastruktur listrik tanpa disertai akses internet tak akan maksimal mendorong peluang pemanfaatan ekonomi digital.

Selain infrastruktur digital, hal lain yang berperan penting dalam memaksimalkan peranan teknologi digital pada ekonomi adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

[Gambas:Video CNN]
"Karena suka tidak suka, semakin besar kita mendapatkan pendidikan maka semakin lebar peluang untuk dapat kerja yang lebih baik," katanya.

Untuk itu, pemerintah telah menganggarkan dana pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun.

Pada 2020, pemerintah menganggarkan biaya pendidikan sebesar Rp505,8 triliun. Angka ini hanya meningkat 2,7 persen dari tahun 2019 sebesar Rp492,5 triliun.

(ulf/lav)