Sri Mulyani Usul Jual Aset Negara Demi Pindah Ibu Kota

CNN Indonesia | Rabu, 25/09/2019 20:33 WIB
Sri Mulyani Usul Jual Aset Negara Demi Pindah Ibu Kota Menteri Keuangan Sri Mulyani. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan).
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan tiga jalur pendanaan ibu kota baru yang bisa dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) murni.

Tiga jalur tersebut adalah pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), belanja kementerian dan lembaga, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik.

Opsi pemindahtanganan BMN sendiri dapat dilakukan melalui penjualan aset negara, hibah, tukar menukar aset, dan penyertaan modal.


Sri Mulyani menuturkan penjualan dapat dilakukan ke pihak lain melalui lelang sehingga uang diperoleh untuk kas negara.

"Penjualan ini biasanya kepada pihak lain melalui lelang dan uangnya masuk ke kas negara. Ini tujuannya tentu, pemerintah terlalu berat memiliki barang milik negara yang membutuhkan maintenance dan mengoptimalisasi value BMN tersebut," kata dia, Rabu (25/9).

Menurut dia, jalur pendanaan melalui APBN harus dipikirkan matang-matang lantaran pendanaan ibu kota dari sumber tersebut dirancang sebesar Rp89,4 triliun, atau 19,2 persen dari total anggaran ibu kota baru sebesar Rp466 triliun. Menurutnya, APBN harus turut serta membiayai ibu kota baru demi memenuhi barang publik (public goods) di lokasi tersebut.

"Public goods keseluruhannya digunakan oleh APBN. Oleh karena itu, dalam konteks APBN, perlu ada perencanaan jadi bisa terlihat dampak fiskalnya dan trade off terhadap prioritas pembangunan yang lain di dalam APBN berikutnya," ujar Sri Mulyani. 

Kemudian, ia menjelaskan tiga jalur penggunaan APBN murni bagi pembiayaan ibu kota secara rinci. Pertama, untuk pengelolaan BMN, terdapat skema yang bisa digunakan.


Di antaranya adalah pemanfaatan BMN secara langsung, yakni aset-aset milik negara di ibu kota lama bisa dimanfaatkan oleh swasta.  Sehingga, negara akan mendapat pendapatan dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

PNBP tersebut nantinya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur ibu kota baru. 

"Biasanya untuk hibah ini dilakukan pemerintah antar pemerintah, jadi nanti kami akan serahkan BMN ke pemerintah daerah. Sementara itu, kalau tukar menukar aset ini bisa dilakukan dengan swasta atau pemda, di mana kami bisa mengganti aset dengan aset yang mereka miliki," tutur dia.

Kedua, pendanaan ibu kota baru melalui APBN bisa dilakukan melalui belanja kementerian dan lembaga. Adapun, belanja kementerian dan lembaga ini ditujukan khusus untuk infrastruktur utama, misalnya gedung kementerian dan lembaga, gedung legislatif, hingga sarana pendukung seperti sarana pendidikan dan sarana kesehatan.

[Gambas:Video CNN]

Meski demikian, ia mengatakan bahwa pemerintah belum mengalokasikan anggaran khusus bagi masing-masing kementerian dan lembaga untuk pemindahan ibu kota di dalam APBN 2020.

"Karena masing-masing kementerian dan lembaga belum mengalokasikan anggaran khusus terkait pemindahan ibu kota. Kalau pun ada anggaran yang mendukung pemindahan ibu kota, kementerian/lembaga bisa mengoptimalkan pagu anggaran yang sudah disediakan di APBN 2020," jelas dia.

Ketiga, jalur pendanaan ibu kota baru melalui APBN murni adalah melalui DAK fisik, yang merupakan bagian dari pos Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD). Mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, DAK fisik bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur penunjang seperti jalan raya, sarana kesehatan, dan sarana prasarana pendukung lainnya.

"Nantinya, kami bisa berikan DAK fisik penugasan karena pembangunan sarana di ibu kota baru adalah prioritas nasional. Dalam hal ini, DAK fisik yang diberikan kepada Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara bisa digunakan untuk hal tersebut," terang dia.

Rencananya, proses pembangunan infrastruktur di ibu kota baru bisa dilakukan mulai 2020 hingga 2024 mendatang. Sehingga, ibu kota sudah perlahan dipindahkan mulai 2024 mendatang.

Adapun, anggaran ibu kota baru rencananya sebesar Rp466 triliun yang terdiri dari APBN sebesar Rp89,4 triliun atau 19,2 persen, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp253,4 triliun atau 54,4 persen, dan swasta sebesar Rp123,2 triliun atau 26,4 persen.

(glh/agt)