SMI Bidik Pembiayaan Proyek di Ibu Kota Baru

CNN Indonesia | Sabtu, 12/10/2019 02:20 WIB
SMI Bidik Pembiayaan Proyek di Ibu Kota Baru Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay).
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI membidik pembiayaan sejumlah proyek di kawasan ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim). Beberapa proyek yang dibidik di wilayah  tersebut di antaranya, penyediaan air proyek penyediaan air minum, perumahan, pengelolaan sampah, hingga transportasi massal.

Direktur Utama SMI Edwin Syahruzad memastikan perusahaan akan berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di ibu kota baru nantinya.

"Pasti kami akan terlibat karena memang kami institusi terdepan dalam mendorong pembiayaan infrastruktur untuk mengurangi ketergantungan terhadap APBN," ujar Edwin seperti dikutip dari Antara, Jumat (11/10).


Perseroan, sambungnya, berupaya untuk menciptakan pembiayaan kreatif. Hal itu dilakukan agar pembiayaan pembangunan tidak hanya mengandalkan anggaran negara.

Sebenarnya, perseroan telah membiayai pembangunan jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, kabupaten terdekat dengan lokasi calon ibu kota baru. 

"Pembiayaan untuk pembangunan jalan dan rumah sakit, senilai Rp346 miliar yang ditandatangani 2017 lalu," tuturnya.

Namun, ia tidak bisa memastikan apakah bantuan pembiayaan tersebut digunakan sebagai modal awal persiapan ibu kota baru. Pasalnya, penentuan lokasi baru diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun ini.

Saat ini, perseroan, di bawah Kementerian Keuangan, masih memantau tahapan perencanaan pembangunan ibu kota baru.  Ia juga menyebut belum ada rencana pembiayaan pembangunan infrastruktur di kawasan ibu kota baru yang akan direalisasikan perusahaan dalam waktu dekat.

[Gambas:Video CNN]
Sebagai informasi, calon ibu kota baru rencananya akan dibangun di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara.  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan kebutuhan anggaran untuk pembangunan ibu kota baru mencapai Rp466 triliun. 

Sekitar 19 persen di antaranya akan ditanggung oleh APBN. Sementara sisanya berasal dari Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan investasi langsung swasta.
(Antara/sfr)