ESDM Klaim Rasio Elektrifikasi Capai 98 Persen di 2019

CNN Indonesia | Selasa, 15/10/2019 03:34 WIB

Menteri ESDM Ignasius Jonan. (CNN Indonesia/Yuliyanna Fauzi)

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan ada penambahan rasio elektrifikasi sekitar 14 persen sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jilid pertama. Rasio elektrifikasi naik dari 85 persen menjadi 98,9 persen.

"Jadi kira-kira tambahannya 14 persen (untuk rasio elektrifikasi). Memang tambah lama tambah sulit daerahnya," ungkap Jonan, Senin (14/10).

Ia berharap rasio elektrifikasi bisa bertambah menjadi 99 persen hingga akhir 2019. Dengan demikian, rasio tahun depan bisa tembus 100 persen.

"Mudah-mudahan sampai akhir 2019 bisa 99 persen atau 99,1 persen atau 99,2 persen lah," kata Jonan.

Lihat juga:

Arifin Panigoro Sebut Sri Mulyani Pelit ke Pengusaha Migas

Pencapaian lainnya dalam lima tahun terakhir, lanjut Jonan, yakni bauran energi baru terbarukan di sektor listrik yang baru 12 persen. Oleh karena itu, ia meminta kepada PT PLN (Persero) untuk menggenjot pembangunan pembangkit listrik menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan.

"Ini tantangan berat. Saya sudah bilang PLN harus melakukan pembangunan pembangkit listrik dari energi baru terbarukan. Terserah PLN mau bgn sendiri atau Independent Power Producer (IPP)," ujar dia.

Jonan bilang penggunaan energi baru terbarukan dengan harga yang lebih kompetitif masih akan menjadi tantangan tersendiri. Makanya, perlu ada teknologi khusus yang bisa membuat harga lebih murah.

"Kami semua di kota besar ya yang kelas menengah atas memperjuangkan energi lebih bersih, udara lebih bersih," pungkas Jonan.

[Gambas:Video CNN]
Selanjutnya, Jonan menyatakan pemerintah telah membangun 170 titik lembaga penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga dalam tiga tahun terakhir sejak 2017 hingga 2019. Ia mengusulkan agar target BBM satu harga dalam lima tahun ke depan bisa bertambah 300 titik.

"Jadi nanti sampai 500 titik, ini karena masih ada 1.000 kecamatan yang tidak ada SPBU nya. Hampir 1.000, mungkin 800 sekian," jelasnya.

(aud/agt)