KPA Kritik Jokowi Pertahankan 2 Menteri Gagal Reforma Agraria

CNN Indonesia | Sabtu, 26/10/2019 20:47 WIB
KPA Kritik Jokowi Pertahankan 2 Menteri Gagal Reforma Agraria Presiden Joko Widodo. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengkritik keberadaan dua menteri yang masih dipertahankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meski dianggap tak berhasil menyelesaikan konflik agraria. Mereka adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Sofyan Djalil dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar.

Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, mengatakan konflik agraria di Indonesia masih marak dan ketimpangan di sektor agraria juga tinggi. Instruksi Jokowi untuk mempercepat penyelesaian konflik seolah tak digubris oleh dua kementerian itu.


"Situasi ini mengindikasikan bahwa kedua menteri tidak sejalan dengan visi misi presiden dalam konteks menjalankan reforma agraria," kata Dewi, Sabtu (26/10).


Menurut Dewi, selama ini Sofyan justru membelokkan reforma agraria menjadi hanya sekadar pekerjaan sertifikasi tanah. Padahal, penyelesaian sertifikasi tanah memang menjadi tugas pokok dari kementerian itu.

Sementara, reforma agraria adalah prioritas untuk mengatasi krisis struktural. Dewi memandang Kementerian ATR mengabaikan penyelesaian konflik agraria.

"Menteri ATR juga menolak membuka data Hak Guna Usaha (HGU) yang keterbukaan informasinya telah diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA)," katanya.


Dewi melanjutkan, Sofyan juga dianggap menjadi aktor utama yang mendorong penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan di tengah gelombang protes sejumlah pihak. Sejauh ini, ruu itu masih dibahas oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Di samping itu, KPA menilai Siti tak menyelesaikan konflik agraria dengan melepaskan desa-desa, tanah pertanian, dan kebun rakyat dari klaim kawasan hutan negara serta korporasi kehutanan. Beberapa Petani dan masyarakat desa yang berada di dalam atau sekitar klaim kawasan hutan dipaksa dan diintimidasi aparat agar menyerah pada skema kemitraan, perhutanan sosial atau izin pemanfaatan hutan negara.

Berdasarkan catatan KPA, jumlah konflik agraria semakin banyak selama di bawah pemerintahan Jokowi. Tercatat, ada 1.769 konflik agraria selama 2015-2018.

Jumlahnya menanjak dibandingkan dengan era SBY pada 2010-2014. Saat itu, konflik agraria tercatat sebanyak 1.308.

[Gambas:Video CNN]

"Tingginya angka tersebut akibat pemerintah tidak serius menjalankan reforma agraria," pungkas Dewi. (aud/ayp)