Jokowi Minta Sri Mulyani Beri Perhatian pada APBD Maluku

CNN Indonesia | Selasa, 29/10/2019 13:21 WIB
Jokowi Minta Sri Mulyani Beri Perhatian pada APBD Maluku Presiden Joko Widodo. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan).
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memberi perhatian lebih pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku.

Hal itu disampaikan Jokowi usai menerima aspirasi terkait minimnya anggaran daerah kepulauan tersebut. Kepala Negara mendapat masukan saat rapat bersama Gubernur Maluku Murad Ismail dan Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno serta seluruh bupati dan wali kota di wilayah Maluku, Senin (28/10) malam.

"Memang APBN kita juga ada keterbatasan, tetapi usulan yang tadi disampaikan nanti siang akan saya telepon langsung kepada Menteri Keuangan untuk bisa memberikan perhatian yang lebih kepada Provinsi Maluku," kata Jokowi dalam keterangan resmi, Selasa (29/10).


Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mendapat laporan terkait penanganan bencana gempa yang melanda wilayah Maluku pada 26 September lalu. Saat itu, para kepala daerah menyampaikan aspirasi soal APBD yang minim.

"Yang disampaikan juga sama seperti yang tadi bapak sampaikan. Intinya bahwa APBD provinsi ini memang sangat kurang," ujarnya.

Jokowi berjanji akan langsung menghubungi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, meskipun ia memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan soal fiskal, tetapi pemegang uang negara adalah Menteri Keuangan.

"Jadi uangnya yang megang Menteri Keuangan, tapi kebijakannya yang memutuskan Presiden," imbuhnya.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengaku bahwa aspirasi serupa sering ia dengar setiap bertemu dengan kepala daerah. Jokowi pun mengingatkan bahwa Indonesia memiliki 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota, sehingga APBN memiliki keterbatasan.
[Gambas:Video CNN]
Jokowi menyatakan para kepala daerah juga mengeluhkan soal infrastruktur, seperti jalan dan jembatan. Menurutnya, keluhan itu datang dari wilayah Indonesia bagian timur. Sehingga, ketimpangan antarwilayah di Indonesia masih harus diperbaiki.

"Tetapi sekali lagi, dengan keterbatasan APBN yang ada, nanti akan saya utak-atik sesuai dengan tadi yang diusulkan. Insya Allah akan segera kita tindak lanjuti," tuturnya.

Dalam pertemuan dengan para kepala daerah, Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo.

(fra/lav)