Jakarta, CNN Indonesia -- Ekonom Senior
Faisal Basri mengusulkan PT
PLN (Persero) memiliki ekonom. Hal itu dilakukan agar rencana peningkatan kapasitas
listrik sejalan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi.
"Di Rancangan Pembangunan Jangan Menengah (RPJMN 2015-2019) pertumbuhan (ekonomi) 7 persen, kenyatannya cuma 5 (persen). Jadi negara menyiapkan (pertumbuhan listrik) untuk 7 persen memang meleset melulu. Di PLN itu enggak punya ekonom," ujar Faisal Basri di Jakarta, Selasa (28/10).
Faisal mengungkapkan pertumbuhan konsumsi energi Indonesia merupakan yang terbesar ke-4 di dunia dan tertinggi di dunia. Hal itu seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi isu-isu yang terkait dengan energi akan tetap besar di Indonesia karena memakan energi banyak dari sisi permintaannya," ujarnya.
Selain itu, konsumsi energi per kapita di Indonesia juga masih sangat rendah yaitu 70 persen di bawah Vietnam.
"Potensi kenaikan konsumsi energi itu lebih cepat di negara yang basisnya lebih rendah," ujarnya.
Mengingat besarnya kebutuhan listrik ke depan, Faisal juga mengingatkan PLN untuk menjaga tata kelola perusahaan dengan baik. Pasalnya, sebagai perusahaan pelat merah, PLN rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik yang memicu tindakan korupsi. Misalnya, dalam hal pengadaan proyek.
Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko menambahkan sektor ketenagalistrikan vital utang diawasi, tidak hanya PLN tetapi juga perusahaan swasta.
"Untuk PLN, dapat melakukan uji tuntas anti korupsi terhadap Pengembang Pembangkit Listrik (PPL), kemudian melakukan
screening (seleksi) perusahaan multinasional, melakukan pelatihan anti korupsi, memperkuat kebijakan korupsi kepada anak perusahaan dan cucu perusahaan," jelasnya.
[Gambas:Video CNN] (ara/sfr)