Jokowi Minta Subsidi Bunga KUR Dobel di 2020

CNN Indonesia | Senin, 11/11/2019 18:45 WIB
Jokowi Minta Subsidi Bunga KUR Dobel di 2020 Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A).
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin besaran bunga subsidi fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) naik dua kali lipat pada tahun depan. Tujuannya, agar semakin banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mendapatkan bantuan fasilitas pembiayaan.

"Subsidi sekarang bunganya berapa? 7 persen, mau diturunkan ke 6 persen, tapi menurut saya jumlahnya masih kurang. Saya minta tahun depan (subsidi) bisa ditingkatkan dua kali lipat," ucap Jokowi saat rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/11).

Menurut Jokowi, jumlah subsidi KUR perlu meningkat agar manfaat kebijakan bantuan akses pembiayaan pemerintah semakin luas. Selain itu, ia ingin program ini bisa lebih berdampak ke UMKM yang menjadi penopang terbesar perekonomian nasional.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, jumlah penerima KUR setidaknya menembus 4,8 juta debitur pada akhir 2018. Jumlah itu setara dengan nilai pembiayaan mencapai Rp120 triliun atau 97,2 persen dari target Rp123,8 triliun pada akhir 2018.

Saat ini, katanya, inovasi program KUR masih terbatas pada peningkatan besaran subsidi bunga dari pemerintah kepada penerima KUR. Hal ini membuat bunga KUR cukup rendah bagi penerimanya.

Namun, menurut Jokowi, penurunan bunga tidak cukup bila jumlah penerima tidak ikut ditingkatkan. Selain itu, yang tak kalah penting, sambung dia, sasaran penerima KUR harus prioritas ke sektor produktif.

"Tetapi juga kita harus tembakkan program ini ke usaha produksi. Bukan pada sekarang ini yang masih banyak ke usaha perdagangan," katanya.

Lebih lanjut, Jokowi ingin penerima KUR bisa diperluas dengan kerja sama UMKM yang ada di masing-masing kementerian/lembaga. Tak ketinggalan, turut melibatkan para Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga swasta.

Pasalnya, saat ini kementerian/lembaga, BUMN, dan swasta sebenarnya memiliki program pemberdayaan UMKM masing-masing. Sayangnya, program itu tidak disinergikan, sehingga dampaknya tidak terasa secara besar.

"Misalnya, BUMN ada dari PNM hingga Mekaar. Di Kementerian Keuangan ada Ultra Mikro (UMi). Ini tersebar di mana-mana, tidak fokus, tidak terkoordinasi, dan terkonsolidasi, sehingga hasilnya kurang 'nendang' begitu," ucapnya.

Oleh karena itu, ia ingin ke depan program pemberdayaan UMKM bisa lebih disinergikan antar kementerian/lembaga, BUMN, hingga swasta. Tak ketinggalan, mantan gubernur DKI Jakarta itu juga meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia agar bisa menjadi 'mak comblang' antara UMKM dan investor.
[Gambas:Video CNN]
Tujuannya agar akses pembiayaan kepada UMKM meningkat. Begitu pula dengan kesempatan dan jejaring bagi usaha 'wong cilik' ini, sehingga mereka bisa naik kelas ke usaha berskala menengah hingga besar.

"Saya sudah sampaikan ke Kepala BKPM agar setiap ada investasi itu digandeng perusahaan lokal, UMKM dikawinkan, sehingga pengusaha lokal dapatkan manfaat dari investasi di sebuah daerah. Misalnya, di pembangunan jalan tol, bandara, beri ruang untuk pengusaha kecil dalam sistem rantai pasok. Jangan sampai prioritas kepada brand asing, ini kebalik," pungkasnya.


(uli/bir)