Jokowi Desak Pemda Segera Belanjakan Dana Transfer APBN

CNN Indonesia | Kamis, 14/11/2019 14:14 WIB
Jokowi Desak Pemda Segera Belanjakan Dana Transfer APBN Presiden Joko Widodo. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay).
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para kepala daerah segera membelanjakan dana transfer ke daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp856,9 triliun. Ia berharap pencairan dana untuk tender proyek mulai dilakukan pada Januari 2020.

Hal ini disampaikannya saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (14/11). Seluruh kepala daerah dan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju turut hadir dalam acara tersebut.

"Saya ingin melihat ada perubahan cara bergerak kita, mindset kita, pola lama yang harus kita tinggalkan, mulai secepatnya belanja terutama belanja modal bagi DIPA yang tadi sudah diserahkan," ucap Jokowi usai penyerahan DIPA kepada kepala daerah.


Kepala negara mengatakan belanja anggaran transfer ke daerah harus segera dilakukan agar konsumsi pemerintah dapat memicu konsumsi dunia usaha hingga masyarakat. Ia berharap kebijakan fiskal bisa menumbuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang menjadi kontributor perekonomian nasional.

Menurutnya, ini perlu dilakukan karena ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global masih terus berlangsung. Hal ini membuat Indonesia sulit mengharapkan sumbangan pertumbuhan dari pasar global.

Untuk itu, Indonesia perlu mengandalkan konsumsi domestik guna merangsang pertumbuhan ekonomi. Salah satunya belanja pemerintah pusat dan daerah.

"Diharapkan fiskal kita, belanja APBN, bisa trigger pertumbuhan ekonomi seawal mungkin. Oleh sebab itu, segera setelah ini lakukan lelang, pelaksanaan Januari sudah dilakukan, jangan tunggu-tunggu, ini perintah," katanya.

Jokowi bahkan tidak ingin kepala daerah mengulangi kebiasaan di mana baru menghabiskan anggaran ketika akhir tahun tiba. "Belanja secepat-cepatnya. Jangan sampai seperti kemarin, November ada Rp31 triliun dalam proses e-tendering, ini konstruksi," imbuhnya.

Kendati ingin kepala daerah segera melakukan belanja anggaran, namun ia tetap ingin penggunaan anggaran dilakukan seoptimal mungkin. Artinya, belanja tidak dilakukan dengan asal habis, namun benar-benar memberi dampak pembangunan bagi masyarakat.

"Jangan hanya sent yang diurus, tapi delivered. Jangan bangga kalau realisasinya 99 persen atau 100 persen, tapi rakyat tidak dapat manfaat atau tidak dari belanja itu," katanya.

Lebih lanjut, Jokowi juga ingin para kepala daerah bisa bersinergi dengan sesama kepala daerah dan kementerian/lembaga lain dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Ia tidak ingin kepala daerah justru saling mengedepankan ego dalam melakukan pembangunan di daerah masing-masing, sehingga tidak sinkron dengan pusat.
[Gambas:Video CNN]
"Contoh, kami mau selesaikan Mandalika dan Labuan Bajo. Menteri PUPR kerjakan jalannya ke kawasan, runway diperpanjang oleh Kemenhub, pemda konsentrasi di pembebasan lahan, baik di kabupaten/kota dan provinsi. Jadi semua menuju ke satu titik, sehingga semua pekerjaan selesai," terangnya.

Tak ketinggalan, orang nomor satu di Indonesia itu juga meminta para kepala daerah agar terus mencapai fokus pembangunan lima tahun ke depan, yaitu pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM). Terlebih, pemerintah pusat sudah menyiapkan program Kartu Prakerja yang nantinya akan memberikan pelatihan keterampilan bagi masyarakat.
(uli/sfr)