IMF dan Bank Dunia Ingatkan Jokowi Soal Ancaman Resesi

CNN Indonesia | Rabu, 13/11/2019 18:12 WIB
IMF dan Bank Dunia Ingatkan Jokowi Soal Ancaman Resesi Presiden Jokowi saat bersama politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Jokowi mengatakan telah mendapatkan peringatan khusus dari Bank Dunia dan IMF. Peringatan tersebut terkait ancaman resesi ekonomi.

Jokowi mengatakan dalam peringatannya dua lembaga tersebut mengatakan ekonomi ekonomi ke depan, terutama 2020 akan lebih sulit. Pasalnya, ekonomi pada 2020 nanti akan mengarah ke resesi.

"Beliau (IMF dan Bank Dunia) bilang hati-hati, tahun depan akan lebih sulit karena menuju resesi. Saya ingatkan pertumbuhan dunia yang melambat juga bisa berdampak ke semua negara. Artinya ada tantangan eksternal yang kita hadapi," katanya, Rabu (13/11).


Atas dasar itulah agar perlambatan ekonomi global tersebut tak berimbas pada Indonesia, Jokowi mengatakan iklim investasi dan fundamental ekonomi di dalam negeri harus dibenahi. Pembenahan itu pun tidak bisa hanya dilakukan oleh satu atau dua pihak saja, tapi oleh semua pemangku kepentingan.


"Kalau ada investasi datang ke sebuah daerah, bukan urusannya gubernur, bupati, walikota saja. Itu juga urusan keamanan, proses perizinan, semua harus berikan dukungan, Polri, TNI sehingga investasi itu muncul ke daerah dan bisa terealisasi," katanya.

Jokowi mengatakan keterlibatan semua pihak terkait tersebut belum terjadi saat ini. Masalah tersebut terlihat dari permasalahan 33 perusahaan besar yang ingin mengalihkan usaha mereka dari China karena terkena imbas perang dagang beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, dari 33 perusahaan tersebut tidak ada satu pun yang melirik Indonesia untuk dijadikan tempat pelarian investasi mereka. Mereka lari ke Vietnam, India, Malaysia dan Thailand.

Jokowi mengaku heran dengan langkah ke-33 perusahaan tersebut. Pasalnya, sebagai sebuah bangsa Indonesia memiliki banyak sumber menarik bagi investor, seperti SDM dan sumber daya alam yang melimpah.

"Tapi kok pindahnya ke negara lain, ini tanda tanya. Kita harus mau koreksi karena masalahnya di perizinan yang ruwet termasuk di pusat dan daerah. Ini pekerjaan besar untuk diselesaikan," katanya.

(fra/agt)