
Respons Erick Thohir Saat Ditanya Status Eks Napi Ahok
CNN Indonesia | Kamis, 14/11/2019 18:45 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberi sinyal tak keberatan dengan status mantan narapidana alias napi yang melekat di mantan gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Ahok sendiri disebut-sebut bakal menduduki kursi petinggi di salah satu perusahaan pelat merah.
Erick tidak memberikan sikap jelas atas status Ahok ketika ditanya awak media. Namun, ia tidak pula memberi sinyal bahwa status itu akan memberatkan jalan Ahok untuk berkarir di BUMN.
Ia hanya menekankan status mantan napi Ahok tentu sudah dipertimbangkan oleh para ahli yang ada di Kementerian BUMN.
"Kan sudah ada ahlinya, tanya ke ahlinya saja. Kan kami korporasi, kami percaya good corporate governance dan beliau punya kontribusi," ujar Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11).
Lebih lanjut, Erick meminta publik tidak terlalu membesar-besarkan penawaran pemerintah akan jabatan petinggi BUMN kepada Ahok. Sebab, yang terpenting, katanya, sosok yang nantinya akan berada di BUMN merupakan tokoh yang benar-benar bisa membangun perusahaan.
"Jangan hanya fokus ke Pak Ahok, nanti ada dua wakil menteri, komisaris utama yang lain juga kami kenalkan," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Di sisi lain, Erick enggan memberi kepastian terkait penempatan Ahok di BUMN mana. "Kemarin nanyanya dirut Bank Mandiri sama BTN, sekarang ganti lagi, nanti minggu depan ganti lagi," candanya.
Sebelumnya sempat beredar spekulasi di publik bahwa Ahok akan menahkodai PT Pertamina (Persero). Namun, Erick enggan membenarkan kabar tersebut.
"Semua pasti ada TPA (Tim Penilaian Akhir), nanti kami lihat. Saya tidak bisa komentar. Segera nanti mungkin awal Desember (penetapan Ahok)," ungkapnya.
Kendati begitu, Ahok membenarkan soal komunikasinya dengan Erick. Ia menyatakan sempat membahas beberapa BUMN bersama mantan Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf itu.
"Iya, ada singgung PT Sarinah, Krakatau Steel juga," ujar Ahok. (uli/asa)
Ahok sendiri disebut-sebut bakal menduduki kursi petinggi di salah satu perusahaan pelat merah.
Erick tidak memberikan sikap jelas atas status Ahok ketika ditanya awak media. Namun, ia tidak pula memberi sinyal bahwa status itu akan memberatkan jalan Ahok untuk berkarir di BUMN.
Ia hanya menekankan status mantan napi Ahok tentu sudah dipertimbangkan oleh para ahli yang ada di Kementerian BUMN.
"Kan sudah ada ahlinya, tanya ke ahlinya saja. Kan kami korporasi, kami percaya good corporate governance dan beliau punya kontribusi," ujar Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11).
Lebih lanjut, Erick meminta publik tidak terlalu membesar-besarkan penawaran pemerintah akan jabatan petinggi BUMN kepada Ahok. Sebab, yang terpenting, katanya, sosok yang nantinya akan berada di BUMN merupakan tokoh yang benar-benar bisa membangun perusahaan.
"Jangan hanya fokus ke Pak Ahok, nanti ada dua wakil menteri, komisaris utama yang lain juga kami kenalkan," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Di sisi lain, Erick enggan memberi kepastian terkait penempatan Ahok di BUMN mana. "Kemarin nanyanya dirut Bank Mandiri sama BTN, sekarang ganti lagi, nanti minggu depan ganti lagi," candanya.
Sebelumnya sempat beredar spekulasi di publik bahwa Ahok akan menahkodai PT Pertamina (Persero). Namun, Erick enggan membenarkan kabar tersebut.
"Semua pasti ada TPA (Tim Penilaian Akhir), nanti kami lihat. Saya tidak bisa komentar. Segera nanti mungkin awal Desember (penetapan Ahok)," ungkapnya.
Kendati begitu, Ahok membenarkan soal komunikasinya dengan Erick. Ia menyatakan sempat membahas beberapa BUMN bersama mantan Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf itu.
"Iya, ada singgung PT Sarinah, Krakatau Steel juga," ujar Ahok. (uli/asa)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
LIHAT SEMUA
EKOPEDIA
LAINNYA DI DETIKNETWORK
TERPOPULER

Mandiri-Grab Kerja Sama Salurkan Kredit Rp100 Juta ke UMKM
Ekonomi • 1 jam yang lalu
Sri Mulyani Sebut Vaksin Corona Bisa Timbulkan Krisis Moral
Ekonomi 5 jam yang lalu
Tak Diambil 3 Tahun, Tapera Pensiunan PNS Bisa Kedaluwarsa
Ekonomi 6 jam yang lalu