Pengamat Ragu Ahok Bisa Selesaikan Masalah BUMN

CNN Indonesia | Kamis, 21/11/2019 20:36 WIB
Pengamat Ragu Ahok Bisa Selesaikan Masalah BUMN Ahok disebut telah menyalahi UU BUMN karena menjadi kader parpol. (Screenshot via Instagram/@basukibtp)
Jakarta, CNN Indonesia -- Beberapa kalangan ragu terhadap kemampuan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam mengentaskan persoalan yang mengakar di BUMN. Ahok dinilai lebih mumpuni sebagai seorang politisi dibandingkan sebagai seorang profesional.

Ekonom dari Institute for Development on Economic (Indef) Bhima Yudhistira mengungkapkan BUMN memiliki segudang persoalan. Ia menuturkan dalam 5 tahun terakhir utang perusahaan pelat tumbuh 60 persen. Sedangkan secara kumulatif laba BUMN hanya tumbuh 20 persen. Itu berarti, pertumbuhan utang tidak mampu menopang kinerjanya.

"Pertanyaannya, apakah Ahok bisa menyelesaikan masalah struktural seperti itu? Kami yang ragu dari kapabilitas bisnisnya. Memangnya selain Ahok tidak ada yang lebih mumpuni untuk menyelesaikan masalah struktural?," ujarnya, Kamis (21/11).


Tak hanya persoalan struktural, BUMN juga menghadapi permasalahan tata kelola (good corporate governance/GCG). Sebagaimana diketahui, banyak petinggi BUMN yang terjerat kasus korupsi. Fakta tersebut mengindikasikan buruknya tata kelola BUMN.

Bhima memberikan contoh beberapa tokoh profesional yang gagal dalam memimpin BUMN, salah satunya adalah mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto. Serupa dengan Dwi Soetjipto, Ahok sendiri digadang-gadang akan menduduki kursi bos perusahaan minyak negara itu.

"(Dwi Soetjipto) Yang mengetahui bisnis minyak dan gas saja belum tentu bisa. Apalagi orang yang baru dan tidak punya pengalaman," ujarnya.

Direktur Eksekutif Kolegium Jurist Institute (KJI) Ahmad Redi menambahkan penunjukan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai bos di perusahaan pelat merah telah menyalahi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN.

Pasalnya, dalam aturan tersebut disebutkan jika direksi dan komisaris BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik.

Ahok, lanjut dia, memang hanya sebatas kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), bukan pengurus partai politik itu. Namun, Redi menuturkan larangan tersebut bertujuan menghindari benturan kepentingan politik dalam BUMN.

"Ahok itu sangat erat (dengan partai politik), karena Ahok besar lewat partai politik. Jadi tidak bisa disamakan dengan anggota partai politik yang kaleng-kaleng," katanya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir memanggil sejumlah tokoh untuk dijadikan pimpinan BUMN. Salah satu tokoh yang dipanggil adalah Ahok. Akan tetapi, pemanggilan Ahok oleh Erick mendapatkan ragam tanggapan oleh masyarakat. Sebagian mendukung Ahok, sebagian lainnya menentang kehadiran sosok Ahok di perusahaan pelat merah.

Salah satu penolakan datang dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB). Sementara itu, nasib Ahok sebagai pimpinan BUMN akan diputuskan pada akhir bulan ini.
[Gambas:Video CNN] (ulf/age)