"Belum tahu (soal pelepasan saham). Tapi siapapun kalau ada perubahan kepemilikan di e-money itu harus lapor ke BI," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko, Kamis (28/11).
Onny mengatakan laporan pelepasan saham perlu dilakukan OVO ke BI agar regulator bisa memberikan penilaian atas rencana tersebut. Selain itu, agar bank sentral selaku otoritas sistem pembayaran bisa menyesuaikan kondisi dengan aturan yang berlaku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:Bendera Putih Lippo Bakar Uang untuk OVO |
"Kalau usaha e-money tidak boleh (porsi asing lebih tinggi), karena ada aturan PBI. Pokoknya harus lapor dulu, BI bisa menilai, rencana pun harus lapor," jelasnya.
Sebelumnya, pendiri sekaligus pemilik Lippo Group Mochtar Riady mengungkap pihaknya akan menjual dua pertiga saham perusahaan OVO. Pasalnya, Lippo Group tidak kuat memasok dana atau 'bakar uang' dengan layanan gratis, diskon hingga 'cash back' yang diberikan OVO.
Lihat juga:Bos OVO: Lippo Tidak Lepas Saham |
Kendati begitu, istilah pelepasan saham oleh Lippo Group dibantah oleh Presiden Direktur OVO Karaniya Dharmasaputra. Ia mengatakan perusahaan sedang mencari investor baru untuk mengalirkan modalnya, sehingga akan mendelusi kepemilikan saham OVO oleh pihak lain.
"Tadi, istilah lepas saham itu kan kurang tepat. Jadi sekarang pemegang saham OVO sudah sangat diverse (beragam)," ungkap Karaniya.
Ia mengatakan OVO didirikan oleh Lippo seperti Bukalapak yang didirikan oleh Achmad Zaky atau Gojek oleh Nadiem Makarim. Hal ini membuat Lippo tak mungkin melepas saham OVO.
[Gambas:Video CNN]
Namun, ia menekankan bahwa perusahaan memang tengah mencari investor baru karena bisnis OVO yang semakin besar.
"Perusahaan teknologi ini kan melakukan kampanye dan marketing. Usahanya semakin besar. Karena itu harus melakukan fund raising. Wajar kan?" katanya.