"Management ground handling itu enggak perlu ada di Garuda. Lebih baik itu ada di Angkasa Pura yang memang mengurus hal itu," ungkap Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI di DPR, Senin (2/12).
Erick menyesalkan adanya overlapping dalam tugas tersebut yang kontraproduktif bagi perusahaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia pun menambahkan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. yang memiliki utang hampir Rp40 triliun dan memiliki anak usaha hingga 60 perusahaan.
"Karena saya tidak mau juga perusahaan BUMN yang masih sehat ke depannya tergerogoti oleh oknum yang sengaja menggerogoti perusahaan yang sehat itu," ujarnya.
Erick mengungkap tidak akan melarang pembentukan anak atau cucu BUMN, tetapi alasannya harus jelas.
"Saya tak ada menyetop mereka membuka anak perusahaan. Tapi kalau alasannya tidak jelas baru saya setop," tegas Erick.
[Gambas:Video CNN] (ara/age)