ANALISIS

Budaya Suap, PR Erick Thohir di BUMN Usai Selundupan Harley

Dinda Audriene, CNN Indonesia | Jumat, 06/12/2019 10:56 WIB
Budaya Suap, PR Erick Thohir di BUMN Usai Selundupan Harley Erick Thohir punya PR lebih besar setelah kasus penyelundupan Harley yang dilakukan dirut Garuda Indonesia. (CNN Indonesia/Titi Fajriyah)
Jakarta, CNN Indonesia -- Penyelundupan Motor Harley-Davidson bekas dilakukan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Ari Askhara. Kasus tersebut menambah daftar hitam kecurangan demi kecurangan yang dilakukan oleh manajemen beberapa waktu terakhir.

Masih segar dalam ingatan. Sebelum masalah penyelundupan Harley, Garuda Indonesia juga pernah kena masalah dengan upaya mereka memoles laporan keuangan 2018 dan kuartal I 2019 belum lama ini.

Akibat kecurangan tersebut, perusahaan tiba-tiba mencatatkan keuntungan dari sebelumnya yang merugi terus-menerus. Namun, Garuda Indonesia terbukti bersalah dan diwajibkan melakukan penyajian ulang laporan keuangan periode 2018 dan kuartal I 2019.


Hanya saja, saat itu Ari masih 'selamat'. Ia tetap bertahan di kursi Bos Garuda Indonesia sebelum akhirnya kasus penyelundupan Harley terungkap.

Kasus demi kasus tersebut bukan hanya merusak citra Garuda Indonesia. Tapi juga ratusan BUMN lain.

Apalagi, sebelum kasus tersebut imej BUMN sudah terlanjur negatif setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan sejumlah direksi perusahaan pelat merah menjadi tersangka korupsi beberapa waktu terakhir.

Direksi tersebut antara lain, Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) Dolly Pulungan, Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau PT INTI Darman Mappangara, dan Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia (Perindo) Risyanto Suanda.

Jadi, tak salah bila mengatakan seluruh rentetan peristiwa ini membuat perusahaan pelat merah semakin jelek di mata masyarakat. BUMN seolah tak bisa menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).

"Ini bukan hanya Garuda Indonesia yang kena, tapi BUMN secara keseluruhan ikut kecipratan masalah," ucap Direktur Visi Integritas Ade Irawan, lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk Indonesia Corruption Watch (ICW), kepada CNNIndonesia.com, Jumat (6/12).

Ade menyatakan apa yang dilakukan oleh Ari jelas merugikan keuangan negara. Seharusnya, ada pembayaran pajak dari masuknya komponen motor Harley Davidson itu yang akan menjadi pendapatan negara.

"Ini menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi dan merugikan keuangan negara," terang dia.

Sementara, Pengamat BUMN dan Kepala Lembaga Manajemen FEB UI Toto Pranoto menyatakan sebagai perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), aspek transparansi menjadi hal penting yang seharusnya harus dilakukan manajemen.

Jika tak transparan, maka akan mempengaruhi sikap investor dalam melakukan transaksi saham perusahaan. Maklum, sebagian saham Garuda Indonesia juga dimiliki publik.

[Gambas:Video CNN]
"Investor akan langsung bereaksi saat terjadi kejadian luar biasa. Apabila dianggap akan berdampak negatif, investor tidak ragu untuk melepas sahamnya," ucap Toto.

Beberapa 'kenakalan' manajemen Garuda Indonesia, sambung Toto, membuktikan bahwa perusahaan tidak patuh dengan aturan yang berlaku, baik di pasar modal maupun sebagai perusahaan penerbangan. "Ini jelas mengganggu reputasi Garuda Indonesia," tegasnya.

Oleh karena itu, ia mendukung sepenuhnya langkah Erick yang mendepak Ari dari Garuda Indonesia. Pasalnya, tata kelola perusahaan yang baik mustahil bisa diterapkan jika dipimpin oleh sosok yang suka menyelewengkan jabatannya.

"Direktur utama harus bisa jadi contoh teladan yang baik. Tata kelola perusahaan yang baik bisa berjalan apabila didukung oleh pemimpin yang kuat," jelas Toto.

Selain itu, keputusan Erick yang langsung memecat Ari disebut Toto sebagai 'shock therapy' bagi pimpinan BUMN lainnya agar tak sembarangan lagi dalam bersikap. Jika Erick konsisten dengan 'gayanya', Toto menilai akan berdampak positif bagi kemajuan BUMN ke depannya.

"Apabila perubahan yang dicanangkan bisa dikawal dengan baik, hasilnya juga baik," imbuh dia.

Sementara, Ade berharap sikap tegas dari Erick tak hanya terjadi pada awal kepemimpinannya saja. Pasalnya, saat ini masih banyak masalah tata kelola di BUMN yang perlu dibenahi.

Salah satu masalah terkait budaya 'nyogok' yang masih sering terjadi di BUMN baik untuk mendapatkan proyek maupun jabatan. Menurutnya, kebiasaan tersebut sampai saat ini masih terjadi.

"Kalau melihat tren korupsi di BUMN yang sebagian besar terkait suap, itu memang penting untuk diatasi. Kalau Kementerian BUMN punya komitmen anti korupsi, memaksa, dan mengawal BUMN terapkan tata kelola perusahaan yang baik termasuk sistem manajemen anti suap, nanti kecurangan akan berkurang," tutur Ade.

"Jangan cuma gebrak-gebrak awal saja. Misalnya era mantan Menteri BUMN Rini Soemarno juga keluar edaran semua BUMN terapkan sistem manajemen anti suap, tapi tidak dikawal, jadi kasus suap tetap saja muncul," tambahnya.

Diketahui, Kementerian BUMN memang sedang merombak habis berbagai jabatan strategis di sejumlah perusahaan pelat merah. Yang terbaru, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Selain itu, beredar kabar bahwa pemerintah akan segera mengubah susunan direksi dan komisaris PT PLN (Persero) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam waktu dekat.

Penyelundupan Sulit Dihilangkan

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengklaim penyelundupan barang seperti yang dilakukan oleh dirut Garuda memang kerap terjadi. Ia bahkan menduga kejadian yang dilakukan oleh pejabat BUMN ini bukan yang pertama.

"Tapi tidak muncul saja ke publik. Jadi beritanya tidak seramai kali ini. Sebelumnya sudah ada juga," kata Yustinus.

Biasanya, setelah ketahuan barulah pemilik barang membayar pajak yang menjadi kewajibannya ketika membawa barang dari luar negeri. Ini sebenarnya hal yang wajar di lingkungan bea dan cukai.

Lagi pula, sambung Yustinus, celah penyelundupan juga sulit dihilangkan. Hal ini khususnya untuk sejumlah barang mewah, seperti komponen motor Harley Davidson hingga mobil mahal.

Contoh penyelundupan lainnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) baru-baru ini juga berhasil menyita barang dari pelaku usaha jasa titipan (jastip). Total penindakan jastip sejak Januari hingga 25 September 2019 mencapai 422 kasus dan tercatat merugikan negara hingga Rp4 miliar.

"Bisa dibayangkan lalu lintas barang dan jasa sedemikian banyak, tapi aparat kan terbatas," ucap Yustinus.

Kendati sulit, bukan berarti tak bisa diberantas sama sekali. Yustinus bilang satu-satunya jalan agar orang jera adalah penegakan hukum yang konsisten.

"Misalnya hukuman sudah jelas ada denda dan pidana, tapi bagaimana pemerintah konsisten dalam menghukum tersangka," kata dia.

Selama ini, sambungnya, DJBC terlalu fokus pada pemeriksaan di pelabuhan. Maklum, intensitas penyelundupan barang memang lebih sering terjadi lewat pelabuhan.

Budaya 'Nyogok' di BUMN PR Erick Thohir Setelah Kasus Harley Harley-Davidson yang diselundupkan dirut Garuda Indonesia. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
"Bea dan Cukai mungkin juga ada skala prioritas mengamankan barang yang nilainya besar-besar lewat pelabuhan," jelas Yustinus.

Untuk itu, ia menyarankan pemeriksaan lalu lintas masuk dan keluarnya barang perlu dilakukan secara merata. Terkait aturan, Yustinus memandang belum perlu ada tambahan atau perubahan guna meminimalisir aktivitas penyelundupan barang ke Indonesia.

"Yang penting efektif sama konsisten. Lama-lama kalau konsisten beneran dihukum kan orang takut," pungkas Yustinus.

(agt)




ARTIKEL TERKAIT