Pemerintah Ajak Pengusaha Kelola Aset Properti Negara

CNN Indonesia | Kamis, 19/12/2019 10:53 WIB
Wamenkeu Suahasil Nazara mengundang pelaku usaha untuk ikut terlibat dalam mengelola aset properti negara. Suahasil mengajak pelaku usaha ikut terlibat dalam mengelola aset negara. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay).
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengundang pelaku usaha untuk ikut mengelola aset negara, khususnya di sektor properti. Sebab, aset negara yang mencapai Rp6.300 triliun akan sia-sia jika hanya terdokumentasi dan terdevaluasi, tanpa dimanfaatkan.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan pengelolaan aset negara bisa menjadi peluang usaha bagi pelaku bisnis properti.

"Ayo kita kelola bersama-sama dengan dunia usaha sektor properti aset yg ada. Kita reinvestasi, reconnect, kita buat koridor hukum yang pas. Maka ini menjadi jenis usaha baru, demand dan supply baru," papar Suahasil saat menghadiri Seminar Property Outlook 2020 di Jakarta, Rabu (18/12).


Menurut Suahasil, agenda pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur menjadi kesempatan untuk meningkatkan peran swasta dalam mengelola aset negara. Terlebih, kemampuan APBN untuk membiayai pemindahan ibu kota terbatas.

Tak hanya proyek pembangunan di ibu kota baru, dunia properti juga bisa memanfaatkan kekosongan gedung kementerian/lembaga yang akan ditinggalkan di Jakarta.

Suahasil mengingatkan ketidakpastian ekonomi global akan menjadi tantangan usaha properti di 2020. Indonesia akan merasakan imbas dari perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia jika kepercayaan pasar akibat perang dagang AS-China belum juga teratasi.

Untuk itu, pemberian insentif bagi usaha properti diharapkan dapat mendorong pergerakan di sektor tersebut sebagai penopang pertumbuhan ekonomi domestik.

Di kesempatan yang sama, Direktur Barang Milik Negara DJKN  Encep Sudarwan mengatakan pelaku bisnis properti harus menggunakan kreativitas dalam menggarap kekosongan properti negara.

[Gambas:Video CNN]

Namun, ia menegaskan pemerintah tidak akan menjual aset gedung tetapi hanya menyewakan.

"Nanti gedung DPR (di Jakarta) pindah ke sana (Kaltim). Luas (gedung) sekitar 25 hektar, lalu mau dijadikan apa? Ada ide mau digunakan menjadi gedung opera," ujarnya.



(wel/sfr)